Jakarta, IDN Times - Ribuan warga Georgia, pada Kamis (28/11/2024), kembali mengadakan demonstrasi akbar menolak putusan Perdana Menteri (PM) Georgia Irakli Kobakhidze yang resmi menangguhkan aksesi negaranya di Uni Eropa (UE) hingga 2028.
Dalam sebulan terakhir, situasi di Georgia terus memanas di tengah dugaan kecurangan pemilu parlemen yang memenangkan Partai Georgian Dream. Lembaga survei asal Amerika Serikat (AS) pun melihat adanya kejanggalan dalam hasil perhitungan suara.
Demonstrasi dimulai pada Kamis petang setelah massa berkumpul di depan gedung parlemen Georgia di Tbilisi. Aksi ini bahkan dihadiri langsung oleh Presiden Georgia Salome Zourabichvili yang bergabung bersama massa untuk ikut menyuarakan penolakannya.
"Saya di sini bersama rakyat Georgia. Perjuangan dan resistensi sudah dimulai dan tidak akan berkahir hingga kami mendapatkan kembali pemilu baru yang adil dan bebas," tuturnya, dilansir RFE/RL.
Zourabichvili juga nampak mengomentari petugas kepolisian anti-huru-hara yang bertugas dalam demonstrasi tersebut. Ia memperingatkan bahwa tugas polisi untuk melindungi kedaulatan dan rakyat Georgia. Ia pun menanyakan apakah polisi melayani Georgia atau Rusia.
Tak hanya di Tbilisi, demonstrasi ini juga berlangsung di beberapa kota besar di Georgia, seperti Batumi, Gori, Kutaisi, dan Zugdidi. Demonstrasi kali ini, massa diketahui membawa bendera Georgia dan UE untuk menunjukkan harapannya bergabung dalam blok Eropa.
Demonstrasi akbar ini dilakukan akibat putusan dari PM Kobakhidze yang menangguhkan secara sepihak proses aksesi Georgia dalam UE. Ia mengklaim terdapat pemerasan dari UE dan proses ini telah memecah belah rakyat Georgia.
"Kami telah memutuskan untuk menangguhkan pembukaan negosiasi dengan Uni Eropa dalam agenda negara hingga akhir 2028. Selain itu, hingga 2028, kami akan menolak seluruh dana sumbangan dari Uni Eropa," terangnya, dikutip Georgia Today.
Ia mengungkapkan penolakan terhadap UE yang menetapkan resolusi dan sanksi terbaru kepada sejumlah pejabat di Georgia. Ia juga tidak menerima bahwa proses integrasi dalam UE adalah sebuah berkah.
Pada hari yang sama, Parlemen Eropa menetapkan pemilu parlemen di Georgia tidak valid dan tidak merepresentasikan suara dari rakyat Georgia. Pihaknya meminta pemilu di Georgia diulang dalam setahun di bawah pengawasan internasional.
"Proses pemilu parlemen di Georgia tidak berjalan dengan bebas ataupun adil, terutama setelah pengawas pemilu internasional mengungkapkan terdapat penekanan terhadap warga dan dugaan jual-beli suara, hingga memasukkan surat suara tunggal dalam kotak suara," tuturnya, dilansir Politico.
Dalam rapat itu, Brussels meminta Komisi Eropa dan institusi di bawah UE tidak terlibat atau berhubungan dengan pemerintahan Partai Georgian Dream. Anggota parlemen juga menyetujui sanksi kepada politikus yang bertanggung jawab atas kemunduran demokrasi di Georgia.