Partai Pemerintah Kalah Pemilu, Taiwan Masih Dibayangi Tiongkok

2. Komite Olimpiade Internasional (IOC) sempat ingatkan Taiwan soal pergantian nama

instagram.com/tsai_ingwen

Pada Jumat lalu (16/11), IOC melayangkan surat kepada pemerintah Taiwan perihal perubahan nama. Pengurus tinggi Olimpiade menggarisbawahi Taiwan bisa kehilangan hak berkompetisi di Tokyo pada 2020 jika melanjutkan rencana itu.

Dikutip dari South China Morning Post, IOC sendiri menegaskan bahwa pergantian nama adalah "di bawah yurisdiksinya". Lebih lanjut, IOC mengingatkan Taiwan bahwa representasi mereka itu bisa saja mendapatkan intervensi dalam situasi tertentu.

3. IOC berhak menonaktifkan komitenya di suatu negara

olympic.org

Peringatan dari IOC itu sendiri bersifat sah. Ini karena dalam peraturan IOC dimuat pasal yang memungkinkan penonaktifan komite olimpiade lokal jika segala aktivitas mereka bertabrakan dengan peraturan pemerintah tempat mereka berada. Komite olimpiade lokal di Taiwan pun telah sejak lama mengingatkan pemerintah akan hal ini.

"IOC tak mengintervensi segala prosedur lokal dan sepenuhnya menghormati hak kebebasan berekspresi. Meski demikian, untuk menghindari ekspektasi atau spekulasi apapun yang tak penting, IOC ingin menegaskan kembali bahwa persoalan ini ada di bawah yurisdiksi komite, sesuai dengan Piagam Olimpiade," tulis IOC.

4. Presiden Taiwan mundur sebagai Ketua Umum DPP

instagram.com/tsai_ingwen

Selain referendum, hasil pemilu lokal juga sangat mengecewakan bagi Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. Beberapa saat setelah mengetahui bahwa partai oposisi Kuomintang (KMT) menang di mayoritas wilayah, ia menyatakan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum DPP.

Kemenangan itu dan hasil referendum dipandang oleh sebagian orang sebagai hal yang menguntungkan bagi Tiongkok. Ini karena pemerintah di Beijing bisa berargumen bahwa masyarakat Taiwan lebih senang disebut sebagai Tionghoa. Apalagi relasi KMT sangat dekat dengan Tiongkok.

"Hasil itu mencerminkan keinginan kuat dari publik Taiwan agar terus bisa mendapatkan keuntungan dari relasi damai di Selat Taiwan, dan harapan kuat mereka dalam meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di pulau itu," kata Kantor Urusan Taiwan yang berada di bawah pemerintah Tiongkok, seperti dikutip dari Channel News Asia.

5. Masyarakat tak puas dengan kepemimpinan presiden mereka

ANTARA FOTO/REUTERS/Tyrone Siu

Meski begitu, tak sedikit juga yang lebih menilainya sebagai bentuk ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Tsai Ing-wen. Dengan kata lain, tidak ada hubungannya dengan Tiongkok. Pemerintah dianggap gagal memenuhi janji untuk menjalankan rencana reformasi terkait pensiun dan upah minimum.

Perekonomian Taiwan dinilai menurun dan permusuhan dengan Beijing diyakini akan membawa dampak yang lebih buruk dari pada kebaikan. Pemerintah sendiri juga khawatir jika hasil tersebut akan berpengaruh negatif terhadap pemilihan presiden pada 2020 mendatang di mana Tsai Ing-wen berniat untuk mencalonkan diri kembali.

Baca Juga: Referendum Taiwan: Mayoritas Warga Tak Setuju Pernikahan Sesama Jenis