Soal Rohingya, Sekjen PBB Minta Militer Myanmar Bertanggung Jawab
Sekelompok pengungsi Rohingya dari Rakhine, Myanmar. ANTARA FOTO/REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Washington DC, IDN Times - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyebut bahwa Myanmar harus bertanggung jawab atas kejahatan melawan kemanusiaan yang mereka lakukan terhadap warga Rohingya. Pernyataan ini ia sampaikan di hadapan Dewan Keamanan dan dimuat secara tertulis di situs resmi PBB pada Selasa (28/8).
1. Guterres menilai pertanggungjawaban itu sudah tak bisa ditawar lagi
instagram.com/unitednationsGuterres sendiri tidak secara eksplisit menyebutkan kata genosida dalam pernyataannya. Ia mengutip laporan tim pencari fakta independen PBB yang baru saja dirilis. Dalam laporan itu, PBB menemukan "bukti adanya pelanggaran HAM berat" yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar.
Apa yang mereka lakukan "tidak bisa diragukan lagi setara dengan kejahatan terburuk dalam hukum internasional". Oleh karena itu, menurut Guterres, "akuntabilitas adalah hal yang esensial untuk rekonsiliasi antar semua kelompok etnis dan merupakan sebuah pra-syarat bagi keamanan dan stabilitas regional".
"Sayangnya, Myanmar telah menolak bekerja sama dengan unit-unit dan mekanisme-mekanisme HAM PBB, meski telah berulangkali diminta untuk melakukannya, termasuk oleh anggota-anggota Dewan Keamanan," kata Guterres.
Baca Juga: PBB Tuding Myanmar Lakukan Genosida Terhadap Warga Rohingya
2. Tak hanya solusi politik, Guteress juga menekankan pentingnya komitmen terhadap bantuan kemanusiaan
ANTARA FOTO/REUTERS/Mohammad Ponir HossainUntuk menekankan pentingnya pertanggung jawaban dari otoritas Myanmar, Guterres menyinggung tentang beberapa kisah yang ia dengar dari pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh.
Editor’s picks
"Satu perempuan sangat bersedih lalu menunjuk seorang ibu yang sedang menggendong bayinya dari hasil perkosaan, dan berkata kepadaku: 'Kami butuh keamanan di Myanmar dan kewarganegaraan. Dan kami mau keadilan atas apa yang terjadi terhadap saudara-saudara perempuan, putri-putri, serta ibu-ibu kami'."
Ia pun mengingatkan Dewan Keamanan PBB kembali tentang komitmen mereka terhadap penyelesaian konflik Rohingya. Bukan hanya menekan pemerintah Myanmar untuk bertanggung jawab, tapi juga bantuan kemanusiaan yang khusus diberikan guna meningkatkan kondisi warga Rohingya.
"Sudah pasti jadi tanggung jawab para pemimpin Myanmar untuk menunjukkan sikap yang sesuai dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, memberantas ajakan terhadap kebencian serta kekerasan rasial," ujar Guterres.
"Namun, respons terhadap krisis harus dilakukan secara global. Bantuan kemanusiaan internasional untuk krisis itu secara signifikan masih sangat kurang di angka 33 persen."
3. Posisi Dewan Keamanan PBB terbelah terkait apa yang harus dilakukan terhadap otoritas Myanmar
ANTARA FOTO/REUTERS/Soe Zeya TunTidak ada perwakilan Dewan Keamanan PBB yang menggunakan kata genosida untuk menyebut situasi di Myanmar, khususnya Rakhine. Sikap para anggota pun terbelah. Amerika Serikat mengusulkan agar siapapun di balik kejahatan itu harus dimintai pertanggung jawaban.
Amerika Serikat, Inggris dan Prancis juga meminta adanya "penyelidikan menyeluruh" sebelum memutuskan untuk menggunakan kata genosida. Namun, Tiongkok dan Rusia memilih cara lain. Menurut perwakilan kedua negara, Dewan Keamanan sebaiknya "berdialog" dulu dengan pemimpin Myanmar untuk menyelesaikan konflik.
Sejak 2017 lalu, sudah ada puluhan ribu warga Rohingya yang tewas. Lalu, sekitar 700.000 mengungsi di Bangladesh. Lalu, Guterres mengatakan "kira-kira 130.000 lainnya masih di Rakhine dan terperangkap di kamp-kamp dengan pembatasan serius terhadap pergerakan mereka". Akses terhadap layanan kesehatan, pekerjaan dan pendidikan pun hampir tidak ada.
Sementara itu, pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi membantah pemerintah maupun militer negaranya melakukan genosida. Ia mengelak dengan berkata itu adalah "tuduhan yang keliru". Selebihnya, Suu Kyi memilih untuk tak menanggapi seruan-seruan komunitas internasional.
Baca Juga: Dalam Sebulan Ada 6.700 Warga Rohingya yang Dibunuh
Topik:
Berita Terkini Lainnya
