Tiongkok Sebut Sanksi Korut Bisa "Disesuaikan"

2. Menurut Tiongkok, sanksi harus disertai dengan negosiasi

ANTARA FOTO/REUTERS/Kim Hong-ji

Tiongkok kerap kali dianggap sebagai kakak untuk Korea Utara. Hubungan pemimpin kedua negara terbilang dekat. Pemerintah Tiongkok sendiri berpendapat bahwa sanksi memang dibutuhkan, tapi yang tak kalah penting adalah soal negosiasi.

"Tiongkok secara konsisten beranggapan sanksi bukan tujuan akhir. Aksi Dewan Keamanan PBB harus mendukung dan sesuai dengan upaya untuk melakukan pembicaraan diplomatik demi terwujudnya denuklirisasi Semenanjung Korea, dan untuk mempromosikan solusi politik bagi kawasan itu," tambah Geng.

3. Amerika Serikat pernah menuding Tiongkok melanggar sanksi PBB

ANTARA FOTO/Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura/Handout via REUTERS

Hanya saja, dunia internasional masih merasa Tiongkok belum sepenuhnya transparan dalam mengimplementasikan resolusi PBB terkait sanksi terhadap Korea Utara. Pemerintah Tiongkok pernah dituding melanggar resolusi pada Desember lalu.

Seperti dilaporkan Wall Street Journal, Amerika Serikat mengumpulkan bukti foto satelit yang menunjukkan ada enam kapal menuju pelabuhan Korea Utara. Amerika Serikat mengatakan enam kapal itu dimiliki atau dioperasikan oleh pemerintah atau warga Tiongkok.

Amerika Serikat meminta komite sanksi PBB untuk menyelidiki enam kapal itu, tapi Tiongkok menolaknya. Perwakilan Tiongkok untuk PBB pun tak menjelaskan mengapa permintaan tersebut ditolak.

Berdasarkan resolusi yang dikeluarkan pada Agustus 2017, Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi larangan ekspor beberapa komoditas, misalnya adalah batubara dan hasil laut.

4. Media Korea Utara mengklaim Trump berjanji mencabut sanksi

ANTARA FOTO/REUTERS/Jonathan Ernst

Media milik pemerintah Korea Utara, KCNA, merilis pemberitaan berisi klaim bahwa Trump berjanji menghapus sanksi setelah bertemu dengan Kim. Penghapusan sanksi itu, kata media tersebut, adalah tambahan dari pemberian jaminan keamanan oleh Amerika Serikat kepada Korea Utara seperti yang tertuang dalam dokumen yang ditandatangani Trump dan Kim.

Menurut KCNA, janji itu dikeluarkan Trump setelah ia memutuskan untuk menghentikan sementara latihan militer gabungan dengan Korea Selatan. Namun, seperti dilaporkan Reuters, pemerintah Amerika Serikat belum ada yang berkomentar terkait klaim tersebut.