London, IDN Times - Pemerintah Inggris mengalami tiga kekalahan berturut-turut saat "menjual" hasil kesepakatan Brexit dengan Uni Eropa kepada parlemen di Westminster. Ini membuat posisi Perdana Menteri Theresa May kian terjepit mengingat tenggat waktu yang semakin dekat.
Perjalanan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa yang penuh liku.
Menurut jadwal, pemerintah harus menjalani pertemuan dengan parlemen selama lima hari, dimulai sejak Senin kemarin (3/12). Dalam dua hari, May sudah harus menghadapi penolakan dari mayoritas anggota parlemen termasuk dari partainya sendiri. Perdebatan berlangsung sengit di mana masing-masing anggota DPR menyerang pemerintah.
Salah satu yang dipersoalkan adalah tentang dokumen berisi saran legal. Dikutip dari BBC, 311 suara menuntut agar pemerintah membuka dokumen tersebut sebelum parlemen menyetujui hasil negosiasi Brexit. Sisanya, 293 suara, tidak mempersoalkan itu.
Reaksi awal pemerintah adalah menolak tuntutan parlemen.
Pertemuan pada Selasa (4/12) menjadi kesempatan parlemen untuk mengingatkan pemerintah bahwa penolakan terhadap tuntutan itu akan berdampak panjang. Salah satunya adalah kemungkinan mencopot menteri dari posisi di parlemen.
Setelah mengalami tiga kekalahan beruntun, pemerintah akhirnya sepakat untuk membagikan dokumen saran legal itu kepada parlemen. Catatan lainnya adalah ini merupakan pertama kalinya pemerintah mengalami tiga kali kekalahan berturut-turut sejak 1970-an.
Meski Uni Eropa setuju Inggris keluar sebagai anggota, tapi pemerintah tetap memerlukan persetujuan parlemen. Pekan depan menjadi batas waktu anggota legislatif untuk menyetujui atau menolak hasil negosiasi May dengan Uni Eropa yang terjadi pada Minggu kemarin (2/12).
Sementara itu, Uni Eropa sendiri menegaskan bahwa negosiasi itu adalah satu-satunya kesempatan yang diberikan kepada Inggris. Dengan kata lain, jika parlemen menolaknya, maka sangat kecil kemungkinan May bisa kembali ke meja perundingan di Brussels, Belgia.
Kemungkinan buruk lainnya jika parlemen tak bersedia menerima hasil negosiasi yang diajukan pemerintah adalah Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan. Bank of England mengatakan apabila ini yang terjadi maka perekonomian Inggris akan terkena dampak yang cukup dahsyat.
Bagi sejumlah politisi Partai Konservatif, ini masih lebih baik daripada kesepakatan separuh hati yang ditawarkan May di mana Inggris akan tetap bergantung pada beberapa undang-undang Uni Eropa, salah satunya terkait perdagangan.
Namun, Partai Buruh menilai Inggris harus berpikir ulang tentang keluar dari Uni Eropa, terutama usai Gubernur Bank of England Mark Carney mengatakan bahwa skenario terburuk dari Brexit adalah tidak adanya kesepakatan antara Inggris dan Uni Eropa. Jika ini yang terjadi, perekonomian Inggris akan jatuh hingga 9,3 persen.
Skenario berikutnya adalah Partai Buruh selaku oposisi akan mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintahan May. Ini akan memaksa Partai Konservatif untuk mendepak May dan membentuk pemerintahan baru. Selanjutnya, ada kemungkinan parlemen harus berkoalisi yang membuat proses Brexit kian rumit sebab semakin banyak kepala memiliki pengaruh.
Sejumlah pihak juga menyarankan pelaksanaan referendum kedua. Bagi yang saat referendum pertama menyetujui Brexit, dan hingga kini berada di posisi sama, agenda itu jelas akan ditentang. Apalagi dengan perkembangan yang ada, bila publik Inggris ditanya lagi apakah mereka ingin keluar dari Uni Eropa, mayoritas diprediksi menjawab tidak.
Apa yang terjadi saat ini jelas merupakan sebuah kekacauan tersendiri bagi pemerintah Inggris. Apalagi Inggris punya tenggat waktu hingga 29 Maret 2019 untuk secara resmi berpisah dari Uni Eropa.