Rusia Batasi Pejabat Dinas ke Luar Negeri dengan Alasan Keamanan

20 Apr 2024, 21:03 WIB

tampak depan gedung Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow (twitter.com/mfa_russia)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Rusia, pada Jumat (19/4/2024), membatasi pejabat di institusi tertentu untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Kebijakan ini diambil dalam rangka mencegah kebocoran informasi rahasia negara yang dipegang pejabat publik.

Sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina, Kremlin sudah menetapkan sejumlah pembatasan kepada pejabat publik, termasuk anggota parlemen, gubernur, dan manajer senior di perusahaan milik negara untuk pergi ke luar negeri. Langkah ini juga untuk menghindari potensi pengkhianatan.

1. Pembatasan dilakukan di beberapa institusi negara

Juru bicara Kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa semua institusi punya penilaian tersendiri untuk mengizinkan pejabatnya pergi ke luar negeri.

"Semua organisasi memiliki perbedaan tersendiri ketika berhadapan dengan tanggung jawab kepada pemerintah dan memperbolehkan pejabat harus sesuai dengan penilaian tersendiri," ungkap Peskov, dikutip Reuters.

"Terdapat departemen di mana perjalanan untuk pegawainya memang diperbolehkan dengan bebas. Namun, ada pula institusi dan departemen tertentu yang memiliki prosedur tersendiri untuk menyetujui perjalanan ke luar negeri," sambungnya.

Sejumlah institusi pemerintahan diharuskan untuk memberikan notifikasi lebih awal dan menginformasi rencana perjalanan beserta ke mana ia hendak pergi.

2. Terdapat beberapa langkah pembatasan pejabat ke luar negeri

Seseorang yang membawa paspor Rusia. (unsplash.com/nrjwolf)

Menurut keterangan dari mantan agen Badan Keamanan Federal Rusia (FSB), terdapat beberapa cara yang dilakukan dalam membatasi perjalanan pejabat ke luar negeri.

Salah satu adalah mengambil paspor asing dari pejabat dan pegawai pemerintahan yang dicurigai oleh FSB. Selain itu, FSB memiliki basis data dari pejabat, gubernur, dan pegawai pemerintahan yang mendapatkan izin ke luar negeri.

"Basis data tersebut mengandung nama pejabat dan tanda centang. Apabila ingin pergi ke luar negeri, mereka harus membersihkan itu terlebih dahulu sebelum diberikan izin pergi," terang salah satu pejabat pemerintahan, dikutip The Moscow Times.

Sebelum perang Rusia-Ukraina, izin bepergian ke luar negeri hanya diperoleh lewat atasannya di kantor. Kini, izin tersebut diperketat dan tak semuanya mendapat izin ke luar negeri.

3. Wagub di Rusia mundur usai anaknya liburan ke Bali

Wakil Gubernur Perm, Rusia Alexei Dyomkin, resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah video anaknya liburan ke Bali beredar di internet. Alhasil, ia mendapat hujatan dan kecaman dari publik Rusia.

"Saya mengakui bertanggung jawab atas pernyataan anak saya. Maka dari itu, saya merasa benar untuk mengundurkan diri dari jabatan saya. Saya berterima kasih kepada kolega saya di pemerintahan atas pengalaman berharga bekerja bersama," ungkapnya.

Beberapa waktu lalu, anak Alexei, Ilya Dyomkin menuai kecaman atas unggahan di sosial media ketika liburan di Bali. Namun, yang membuat publik marah adalah hinaannya kepada Perm yang merupakan tempat ayahnya bekerja.

Sebelum berkunjung ke Bali, media investigasi lokal mengungkapkan bahwa Ilya sudah berkunjung ke Peru dan mengunggah foto berada di Machu Picchu.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.