Rusia Bebaskan Visa bagi Pekerja Georgia Menjelang Pemilu

Berdasarkan laman resmi pemerintah Rusia, pembatasan visa bagi pekerja dan mahasiswa Georgia di Rusia sudah dicabut. Dalam aturan baru ini, pekerja dan mahasiswa Georgia diperbolehkan tinggal di Rusia lebih dari 90 hari. 

Melansir Civil, kebijakan ini ditetapkan hanya 2 minggu sebelum diselenggarakannya pemilu parlementer di Georgia. Pemilu itu akan menentukan masa depan Georgia untuk tetap berada di bawah Partai Georgian Dream atau justru dimenangkan oposisi pro-Barat. 

Moskow sudah memberikan sinyal agar Partai Georgian Dream tetap berkuasa di Georgia. Bahkan, Rusia beberapa kali menuding Amerika Serikat (AS) akan mengintervensi pemilu untuk menggulingkan Partai Georgian Dream. 

Pada 2023, Rusia sudah membebaskan visa kunjungan bagi warga Georgia ke negaranya dan mengembalikan rute penerbangan langsung dari Moskow ke Tbilisi dan sebaliknya. 

Pada Selasa (8/10/2024), Uni Eropa (UE) sudah mengumumkan penangguhan dana bantuan ke Georgia sebesar 121 juta euro (Rp2 triliun). Keputusan ini dilatarbelakangi penurunan demokrasi di Georgia usai penerapan hukum anti-agen asing dan anti-LGBTQ. 

"Dana yang seharusnya dialokasikan pada Juni 2024 ditangguhkan untuk sementara sebagai reaksi atas degradasi standar demokrasi, terutama setelah adopsi kebijakan anti-agen asing yang menargetkan organisasi sipil dan media independen di Georgia," terangnya, dikutip OC Media. 

Komisi Eropa juga masih melakukan penilaian ulang terhadap kebijakan pembebasan visa bagi warga Georgia di UE. Selain itu, Brussels juga berencana menetapkan sanksi kepada oligarki Georgia dan pendiri Partai Georgian Dream, Bidzina Ivanishvili yang disebut telah merusak demokrasi. 

Pada Senin (7/10/2024), juru bicara Palremen Georgia Shalva Papuashvili mengatakan bahwa anggota parlemen dari Partai Georgian Dream mengusulkan pemakzulan Presiden Salome Zourabichvili menjelang pemilu parlementer. 

Melansir Reuters, rencana pemakzulan Zourabicvili ini terkait dengan kunjungannya ke luar negeri yang tidak mendapatkan izin resmi dari pemerintah Georgia. Tuduhan ini sama seperti upaya pemakzulannya pada tahun lalu. 

Meskipun telah direncanakan, tetapi anggota Partai Georgian Dream di parlemen tidak cukup untuk memakzulkan presiden. Namun, Papuashvili mengatakan harapannya agar pemakzulan dapat tercapai usai pemilu parlementer. 

Sementara itu, Partai Georgian Dream selama ini menyerukan keinginannya agar Georgia bergabung dengan UE dan NATO. Namun, mereka mengklaim berusaha mencegah pecahnya kembali konflik dengan Rusia.