Uni Eropa Kecam Intervensi Rusia di Pilpres Moldova
- Parlemen Eropa mengecam intervensi Rusia di pilpres dan referendum UE di Moldova
- UE menolak segala bentuk serangan hybrid, jual-beli suara, dan penyebaran informasi menyimpang dari Rusia
- Sanksi UE diterapkan terhadap Gubernur Gagauzia yang diduga bekerja sama dengan Rusia, serta beberapa pejabat lainnya
Jakarta, IDN Times - Parlemen Eropa, pada Rabu (9/10/2024), mengecam intervensi Rusia dalam pilpres dan referendum Uni Eropa (UE) di Moldova. Keputusan ini sesuai hasil pemungutan suara yang disetujui oleh 508, ditolak 53, dan tidak dipilih oleh 104 anggota parlemen.
Dengan ini UE menolak segala bentuk serangan hybrid, jual-beli suara, hingga segala bentuk penyebaran informasi menyimpang dari Rusia. Sebelumnya, Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Kanada sudah memperingatkan Moldova terkait intervensi Rusia jelang pilpres untuk menggagalkan aksesi di UE.
1. Tetapkan sanksi kepada pejabat di Gagauzia
Keputusan ini juga dibarengi dengan penetapan sanksi UE terhadap Gubernur Gagauzia, Evgehnia Gutul yang diduga bekerja sama dengan Rusia. Ia disebut menjadi alat Rusia untuk mengintervensi pilpres di Moldova.
Di samping Gutul, beberapa pejabat di Gagauzia sudah dimasukkan dalam sanksi UE karena bekerja sama dengan oligarki Ilan Shor yang kini menetap di Moskow. Beberapa pejabat Gagauzia tersebut, meliputi Yuri Cuznetov, Ilia Uzun, Nelli Parutenco, dan Mihail Vlah.
Melansir Balkan Insight, beberapa warga pemegang paspor Rusia-Ukraina yang terlibat dalam aktivitas politik dan bergabung dengan partai pro-Rusia di Moldova sudah dideportasi ke Ukraina usai ditangkap beberapa hari sebelumnya.
Badan Keamanan Ukraina (SBU) mengatakan salah satu warga yang dideportasi adalah Dimitri Cistilin (60). Ia dikenal mendukung ideologi Kremlin untuk melancarkan operasi militer khusus di Ukraina.
2. UE beri sanksi individu dan entitas yang punya kaitan dengan Rusia
Sehari sebelumnya, Dewan UE sudah menyetujui sanksi tambahan kepada entitas dan inidividu yang terbukti memiliki hubungan dengan Rusia. Mereka dianggap menjadi alat untuk menyebarkan informasi menyimpang, sabotase, dan pengrusakan lain di negara-negara UE.
"Aktivitas-aktivitas tersebut adalah bagian dari serangan hybrid yang dikampanyekan Rusia untuk memecah masyarakat, merusak stabilitas, dan melemahkan UE dan anggotanya. Ini akan merusak dukungan kami kepada Ukraina dan kemampuan mempertahankan diri," terangnya, dilansir TVP World.
Perwakilan Luar Negeri UE, Josep Borrell mengatakan bahwa kebijakan ini adalah bentuk persatuan dalam melawan serangan hybrid Rusia.
"Hari ini, kami mengirimkan pesan persatuan dalam melawan serangan hybrid Rusia dengan penetapan sanksi baru. Pengrusakan kepada UE, anggotanya, serta rekannya harus dibayar. Rusia tidak akan suskes dalam upaya merusak resiliensi dan stabilitas UE," ujarnya.
3. Transnistria klaim Moldova ambil keuntungan dari konflik di Ukraina
Presiden Transnistria, Vadim Krasnoselsky menyebut pemerintah Moldova sengaja mengambil keuntungan di tengah berkecamuknya peperangan di Ukraina untuk menekan wilayahnya.
"Moldova mengambil keuntungan besar dari situasi di Ukraina yang memperburuk situasi di Transnistria. Ini adalah bentuk pelanggaran hak dan kebebasan dari rakyat di republik kami," ungkapnya, dilansir Tass.
"Konflik di Ukraina yang dekat dengan Transnistria benar-benar berdampak pada logistik. Ini semakin buruk di tengah penetapan rekan-rekan asing untuk membatasi suplai barang ke dalam wilayah kami dan menimbulkan kelangkaan," sambungnya.
Ia pun mengungkapkan bahwa Transnistria sudah memberikan bantuan kepada pengungsi Ukraina yang berada di wilayahnya. Disebut sudah ada 290 ribu pengungsi Ukraina yang masuk ke Transnistria dan 45 ribu di antaranya menetap di wilayah pecahan Moldova itu.
