Radio Free Europe/Radio Liberty melaporkan, HTS di Damaskus telah menunjuk pemerintahan sementara dan pemimpinnya. HTS dan pemerintahan transisi bersikeras bahwa hak-hak semua warga Suriah akan dilindungi.
Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Millet pada 15 Desember mengatakan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Antony Blinken telah berbicara dengan Menlu Inggris David Lammy tentang situasi di Suriah. Keduanya membahas situasi dan prinsip-prinsip yang didukung oleh Washington dan negara-negara di kawasan yang harus ditegakkan selama proses transisi dan pembentukan pemerintahan baru.
AS mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kontak langsung dengan HTS dan pihak-pihak lain. Namun, Blinken menolak untuk membahas rincian kontak tersebut dan mengatakan penting bagi negaranya untuk menyampaikan pesan kepada kelompok tersebut mengenai perilakunya dan bagaimana mereka akan memerintah dalam masa transisi.
Sebelumnya, Blinken menghadiri pertemuan darurat di Yordania yang dihadiri para menteri luar negeri dari Liga Arab, Turki, serta pejabat tinggi dari Uni Eropa dan PBB.
Dalam pertemuan itu, telah disetujui dan menetapkan prinsip-prinsip yang ingin dilihat negara lain dalam transisi politik Suriah. Ini termasuk inklusivitas dan penghormatan terhadap kaum minoritas dan perempuan, juga memastikan bahwa kelompok-kelompok teroris tidak menguasai negara tersebut.