Rusia Larang Masuk Lebih dari 300 Pejabat Negara Baltik

14 Mar 2024, 01:00 WIB

ilustrasi bendera Rusia (unsplash.com/@hrustall)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rusia, pada Selasa (12/3/2024), melarang masuk 347 pejabat asal negara-negara Baltik (Lithuania, Latvia, dan Estonia). Pejabat dari ketiga negara pecahan Uni Soviet itu dianggap ikut campur urusan dalam negeri Rusia.

Belakangan ini, hubungan Moskow dan negara-negara Baltik terus menegang di tengah pecahnya perang Rusia-Ukraina. Relasi kian panas ketika negara-negara Baltik terus mendorong warganya menggunakan bahasa lokal dan membatasi penggunaan bahasa Rusia.

1. Negara Baltik dianggap mengglorifikasi Nazisme

Rusia menyebut bahwa pemerintah negara Baltik telah melakukan tindakan buruk terhadap penduduk yang menggunakan bahasa Rusia dan menghancurkan monumen pembebasan Uni Soviet.

"Ketiga negara Baltik telah melakukan kampanye barbar untuk menghancurkan monumen peninggalan Uni Soviet secara massal. Mereka berupaya untuk mengubah sejarah dan mengglorifikasi Nazisme. Mereka juga menyuplai rezim Kiev dengan senjata," terangnya, dikutip The Moscow Times.

"Tindakan buruk kepada Rusia ini perlu dibalas, terutama kepada individu yang menyetujui aksi tersebut," tambahnya.

Sejumlah individu yang masuk dalam sanksi adalah Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas, Panglima Militer Lithuania Jenderal Valdemaras Rupsys, dan Perdana Menteri Latvia Evika Silina, serta ratusan pejabat lainnya.

2. Latvia klaim banyak warganya yang direkrut sebagai mata-mata Rusia

Petugas VDD Latvia saat melakukan operasi tangkap tangan. (twitter.com/Valsts_drosiba)

Badan Keamanan Latvia (VDD) memperingatkan ancaman warga negaranya yang direkrut untuk menjadi mata-mata Rusia. Pihaknya juga sudah mewaspadai warga yang kerap bepergian ke Rusia dan dapat dimasukkan sebagai orang yang berisiko tinggi.

Berdasarkan identifikasi dan investigasi VDD tahun lalu, mata-mata berusaha mendapatkan informasi penting bagi Rusia mengenai fasilitas militer Latvia, infrastruktur penting, serta jumlah personel maupun sumber daya yang dimiliki oleh militer.

Dilaporkan LSM, VDD menyebut bahwa informasi tersebut sangat penting bagi Rusia di tengah peperangan. Selain itu, pihaknya menemukan Rusia maupun negara berisiko lainnya juga berusaha mendapatkan data politik, ekonomi, dan sosial di Latvia yang tidak dipublikasikan.

3. Lithuania mulai sita kendaraan berplat Rusia

Pada Senin (11/3/2024), Badan Bea Cukai Lithuania mulai menyita kendaraan berplat Rusia yang masih berada di negaranya. Mobil pertama yang disita petugas adalah mobil bermerk Audi Q7 yang diketahui melanggar prosedur baru.

Dilaporkan LRT, mobil tersebut dikendarai oleh warga Moldova yang bepergian dari Lithuania ke Belarus. Setelah menjalani pengecekan di perbatasan Mendininkai, mobil tersebut ternyata dimiliki oleh warga negara Rusia.

Sementara, pengendara mobil tidak menyadari hukum terbaru di Lithuania yang mengharuskan mengganti plat kendaraan Rusia menjadi Lithuania atau negara-negara Uni Eropa (UE) lainnya.

"Mobil ini kemungkinan besar akan disita dan diserahkan kepada Ukraina," terang petugas bea cukai.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.