Rusia Lihai Hindari Sanksi, Estonia Perketat Perbatasan

Michal mengatakan bahwa pengawasan penuh di perbatasan Rusia akan dimulai pada 8 Agustus 2024. Ia menekankan bahwa barang yang diperbolehkan masuk Rusia berisiko membahayakan Eropa dan negaranya. 

"Barang-barang yang diperbolehkan masuk secara ilegal ke Rusia berisiko digunakan dalam perang di Ukraina. Ini berarti mengancam keamanan Eropa dan Estonia tidak boleh mengekspor barang-barang tersebut ke Rusia," katanya, dikutip The Moscow Times. 

Menteri Keuangan Estonia, Jurgen Ligi, mengungkapkan bahwa barang transit melalui Estonia itu diperkirakan akan tetap berada di Rusia dan sebagai bentuk dari penghindaran sanksi Barat terhadap Rusia.

"Negara ketiga sudah dituliskan sebagai titik tujuan utama, tapi kami tidak percaya itu. Kami sudah melihat bahwa barang itu tidak mencapai tujuan yang dituliskan. Kargo tersebut termasuk benda-benda buruk, seperti militer dan barang dengan dua fungsi, beserta uang tunai," ujarnya. 

Kebijakan pengawasan ketat di perbatasan ini memaksa seluruh kendaraan di perbatasan untuk dicek oleh petugas bea cukai. Bahkan, pejalan kaki yang melintas di perbatasan Rusia-Estonia akan dicek secara menyeluruh. 

Dilansir ERR, penumpang bus akan diminta keluar dari kendaraan beserta dengan barang bawaannya. Setelah itu, petugas akan mengecek secara menyeluruh barang bawaan sebelum melanjutkan perjalanan dari dan menuju ke Rusia. 

Pemerintah lokal dan sejumlah perusahaan jasa layanan transportasi bus di Estonia sudah diperingatkan soal perubahan peraturan di perbatasan Rusia. 

Kebijakan ini diperkirakan berisiko memakan waktu lama bagi kendaraan untuk melintas. Sementara, aturan baru ini diprediksi akan mengurangi jumlah pejalan kali yang hendak menyeberang di perbatasan. 

Pada hari yang sama, Menteri Hukum dan Digital Estonia Liisa Pakosta mengumumkan ekstradisi warga negara bernama Andrei Sevljakov ke Amerika Serikat (AS). Putusan ini ditetapkan usai karena Sevljakov diduga menyelundupkan barang elektronik ke Rusia. 

"Kami punya perjanjian ekstradisi dengan AS sejak 8 November 1923. Di dalamnya menetapkan bahwa terduga pelaku kriminal besar akan diekstradisi ke ke negara satu sama lain jika ada yang meminta. Dan sekarang semua pengadilan setuju dalam hal ini," ungkapnya. 

"Ini tergantung pada Andrei Sevljakov untuk memutuskan apakah akan mengajukan banding atas keputusan pemerintah kepada pengadilan administratif. Dia masih punya pilihan untuk itu," tambahnya. 

Pada tahun lalu, AS mengklaim bahwa Sevljakov bekerja atas perintah Rusia untuk mendapatkan barang elektronik tertentu selama lebih dari 10 tahun. Jika terbukti bersalah, ia akan mendapatkan hukuman maksimum 20 tahun penjara.