Rusia Usir Dua Jurnalis Jerman sebagai Pembalasan

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan bahwa langkah ini harus dilakukan kepada jurnalis ARD yang berkantor di Moskow sebagai balasan atas penutupan kantor Channel One. 

"Pekerja ARD telah dilarang sebagai respons atas larangan dari Jerman terhadap jurnalis Channel One untuk masuk dan bekerja di Jerman. Ini adalah tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh Berlin terhadap media-media Rusia," terangnya pada Rabu (27/11/2024), dikutip dari Deutsche Welle. , 

Ia menambahkan, Moskow bersedia memperbarui izin kerja jurnalis ARD tersebut hanya jika Berlin bersedia membuka kembali operasional Channel One di negaranya. 

Kasus ini bukan kali pertama ketegangan Jerman-Rusia imbas pemblokiran media. Pada 2022, Jerman sudah melarang operasional RT di negaranya dan kemudian dibalas dengan larangan penayangan Deutsche Welle di Rusia. 

Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan, pengusiran pekerja ARD di Rusia ini tidak dapat diterima. Ia menyebut pekerja Channel One di Jerman masih bisa mengajukan banding terkait penangguhan akreditasinya. 

"Pembalasan yang dilakukan oleh Moskow ini tidak dapat diterima dan alasan yang diberikan oleh otoritas lokal kepada jurnalis Rusia tersebut karena status izin tinggalnya dan itu pun masih dapat diajukan banding. Inilah perbedaan antara sebuah proses hukum dan pemaksaan di Rusia," terangnya, dilansir Associated Press.

Kepala WRD, cabang ARD di Rusia, Jörg Schönenborn mengungkapkan bahwa keputusan Moskow membuat penayangan berita dari Rusia terhambat. Ia pun mengaku, selama 3 tahun terakhir, penayangan berita dari Rusia terus mendapat intimidasi dan pembatasan. 

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jerman, Christian Wagner, membantah tuduhan Rusia terkait penutupan kantor Channel One. Ia mengklaim, pemerintah Jerman tidak menutup kantor berita itu dan jurnalis Rusia dapat melaporkan secara bebas tanpa tekanan di Jerman. 

Pada Senin (25/11/2024), Jerman sedang mendata daftar bunker yang dapat digunakan bagi seluruh warga sipil jika terjadi situasi darurat di negaranya. Bunker tersebut termasuk stasiun kereta api bawah tanah, lapangan parkir mobil, beserta bangunan pemerintahan, dan properti pribadi. 

Melansir The Guardian, pendataan ini dilakukan untuk membuat peta secara digital sehingga warga dapat menemukan bunker tersebut secara cepat lewat ponsel mereka. Warga juga didorong untuk menciptakan shelter pribadi di rumah mereka dengan mengubah ruang bawah tanah dan garasi. 

Sebagai informasi, Jerman memiliki penduduk 84 juta jiwa dan sudah memiliki 597 bunker yang mayoritas dibangun sejak Perang Dunia II dan Perang Dingin. Setiap shelter diperkirakan dapat menampung sebanyak 480 ribu orang. 

Sejumlah organisasi masyarakat di Jerman telah menyerukan ekspansi pembangunan shelter bom di negaranya. Rencana tersebut sudah disetujui pada Juni dan sedang dikerjakan dan didesain oleh para ahli.