Rusia Veto Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk Akhiri Perang Sipil Sudan

Wakil Duta Besar (Dubes) Rusia di PBB, Dmitry Polyansky, mengatakan bahwa Rusia memveto resolusi tersebut karena perang sipil di Sudah seharusnya diselesaikan sendiri oleh pemerintah Sudan. 

"Moskow memveto resolusi dari Dewan Keamanan PBB soal perdamaian di Sudan karena konflik ini seharusnya diselesaikan sendiri oleh pemerintah Sudan. Mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi di negaranya sendiri," tuturnya, dilansir Africa News. 

Ia menambahkan, Dewan Keamanan PBB beroperasi di bawah standar ganda dalam menyelesaikan konflik di seluruh dunia. Dewan Keamanan PBB dianggap sudah gagal dalam meredam serangan Israel yang telah melanggar hukum kemanusiaan di Gaza. 

Di sisi lain, pemerintah Sudan mendukung penuh veto Rusia terkait resolusi Dewan Keamanan PBB. Pihaknya menyebut aksi ini penting untuk menghargai kedaulatan negara dan hukum internasional, serta mendukung kemerdekaan dan persatuan di Sudan. 

Dubes Amerika Serikat (AS) di PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengaku terkejut dengan veto Rusia dalam Dewan Keamanan PBB untuk mengakhiri konflik di Sudan. Ia menyebut resolusi ini penting untuk menyelamatkan banyak nyawa. 

"Ini mengejutkan bahwa Rusia memveto sebuah upaya menyelamatkan banyak nyawa. Selama berbulan-bulan, Rusia sudah berdiri dan menunggu Dewan Keamanan PBB menyelesaikan konflik di Sudan. Namun, mereka bermain dengan kedua pihak dan melancarkan agenda politiknya dengan mengorbankan nyawa rakyat Sudan," terangnya, dikutip VOA News.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan, Rusia tidak mendukung perdamaian. 

"Satu negara yang berdiri di jalan dewan dan bersuara satu. Satu negara yang menjadi penghalang. Satu negara adalah musuh perdamaian. Veto Rusia ini memalukan dan menunjukkan sekali lagi siapa sebenarnya Rusia," ungkapnya. 

Pekan lalu, Inggris dan Sierra Leone sudah mengusulkan resolusi perdamaian di Dewan Keamanan PBB untuk mengakhiri konflik di Sudan. Perang di Sudan telah berdampak besar terhadap warga sipil dan jutaan penduduk terancam kelaparan. 

Proposal perdamaian tersebut meliputi beberapa syarat, yakni pembukaan pintu perbatasan Adre di Chad sebagai pintu masuk pengiriman bantuan. Dalam resolusi itu juga tertuang bahwa RSF harus menghentikan aksinya di seluruh Sudan dan mengajak keduanya menyetujui gencatan senjata. 

Resolusi ini diajukan ke PBB di tengah desakan Human Rights Watch yang menyerukan masuknya pasukan internasional untuk melindungi warga sipil di Sudan. Terdapat tuduhan bahwa RSF membunuh puluhan warga sipil dan melakukan pemerkosaan di Sudan bagian timur. 

PBB mengungkapkan bahwa lebih dari 25 juta orang atau separuh dari penduduk Sudan membunuhkan bantuan dan terancam kelaparan di tempat pengungsian. Lebih dari 11 juta orang sudah melarikan diri dan lebih dari 3 juta orang meninggalkan Sudan.