RUU Privasi Kanada Ditolak Apple dan Meta demi Keamanan Data

Bill C-22 menjadi perhatian karena dinilai memberikan kewenangan yang luas dengan pengawasan yang minim. Aturan ini memberi hak kepada Menteri Keamanan Publik untuk meminta penyedia layanan elektronik membuat sistem yang bisa diakses oleh pemerintah.

Banyak pihak melihat ada celah dalam aturan terkait "kerentanan sistemik". Aturan ini bisa diubah kapan saja, sehingga memberi jalan bagi pemerintah untuk memaksa perusahaan membuat akses khusus ke dalam sistem yang sudah dienkripsi.

Rachel Curran, Kepala Kebijakan Publik Meta untuk Kanada, dan Robyn Greene, Direktur Privasi dan Kebijakan Publik Meta, memberikan pernyataan tertulis terkait hal ini. Mereka menjelaskan bahwa RUU ini memberikan kekuasaan yang terlalu besar tanpa pengawasan dan perlindungan yang jelas.

"Sesuai draf saat ini, RUU ini bisa mewajibkan perusahaan seperti Meta untuk merusak, melemahkan, atau menembus enkripsi dan sistem keamanan zero-knowledge lainnya. Aturan ini juga bisa memaksa kami memasang alat pantau pemerintah langsung di dalam sistem kami," tulis Rachel Curran dan Robyn Greene, dilansir The Times of India.

Apple juga mengeluarkan pernyataan resmi untuk menolak segala bentuk aturan yang melemahkan sistem enkripsi.

"Mengingat banyaknya pihak yang mencoba mencuri data pengguna, Bill C-22 bisa merusak kemampuan kami untuk memberikan fitur privasi dan keamanan terbaik yang diharapkan oleh pengguna Apple," kata perwakilan Apple, dilansir The Indian Express.

Apple menjelaskan bahwa sistem keamanan enkripsi yang menyeluruh sangat penting saat ini. Teknologi ini memastikan hanya pengguna yang bisa membuka data mereka. Bahkan pihak Apple dan penegak hukum tidak bisa membukanya tanpa kunci rahasia dari pengguna. Layanan seperti iMessage dan WhatsApp menggunakan teknologi ini untuk melindungi pesan pengguna dari pencurian data dan kejahatan siber.

Apple dengan tegas menolak untuk menurunkan standar keamanan data mereka demi aturan baru tersebut.

"Aturan ini bisa memberi ruang bagi pemerintah Kanada untuk memaksa perusahaan merusak enkripsi dengan membuat jalan masuk rahasia pada produk mereka, dan Apple tidak akan pernah melakukan hal itu," kata perwakilan Apple, dilansir The Edge Malaysia.

Sikap ini sama dengan yang dilakukan Apple pada tahun 2016. Saat itu, Apple menolak permintaan FBI untuk membuka iPhone milik pelaku penembakan di San Bernardino, California. Hal ini menunjukkan bahwa Apple siap menghadapi proses hukum atau menarik layanan mereka dari suatu negara demi menjaga keamanan enkripsi. Bagi Apple, membuat akses khusus untuk pemerintah sama saja dengan membuka jalan bagi peretas dan penjahat siber dari seluruh dunia untuk mencuri data pengguna.

Pemerintah Kanada membantah bahwa aturan baru ini akan merusak sistem keamanan data.

"Undang-undang ini tidak akan mewajibkan perusahaan teknologi untuk membuat perubahan yang merusak keamanan elektronik seperti enkripsi," kata Tim Warmington, juru bicara Public Safety Canada.

Warmington juga menambahkan bahwa perusahaan teknologi sangat memahami sistem keamanan yang mereka buat sendiri.

Sementara itu, pihak kepolisian dan penegak hukum Kanada mendukung RUU C-22 karena dianggap bisa mempercepat proses penyelidikan kasus kejahatan. Mereka beralasan bahwa akses legal ke data yang dienkripsi sangat diperlukan untuk mencegah dan menangani kasus keamanan dengan cepat. Hal ini terutama dibutuhkan untuk menangani kasus perdagangan manusia dan campur tangan pihak asing yang sering menggunakan pesan terenkripsi untuk berkomunikasi.