Rwanda Setuju Tampung Migran yang Dideportasi dari AS

Berdasarkan kesepakatan, Rwanda memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak setiap individu yang diusulkan oleh AS. Migran yang diterima nantinya akan memperoleh sejumlah dukungan untuk memulai hidup baru di negara tersebut.

Dukungan itu mencakup fasilitas pelatihan kerja, jaminan akses layanan kesehatan, serta akomodasi lainnya. Pemerintah Rwanda tidak akan menerima pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan migran yang masa hukumannya belum tuntas.

"Rwanda setuju dengan Amerika Serikat untuk menerima hingga 250 migran, mengingat hampir setiap keluarga Rwanda pernah mengalami kesulitan akibat pengungsian, dan nilai-nilai kemasyarakatan kami didirikan di atas reintegrasi dan rehabilitasi," tutur Juru bicara pemerintah, Yolande Makolo, dikutip dari Al Jazeera.

Meskipun kesepakatan telah diumumkan, detail mengenai jadwal deportasi dan latar belakang migran yang akan dikirim belum dirilis ke publik. Pihak berwenang menyatakan informasi lebih lanjut akan diberikan setelah semuanya rampung.

Kebijakan deportasi ke negara ketiga merupakan salah satu cara pemerintahan Trump untuk menangani imigran tidak berdokumen. Skema ini terutama menyasar para migran yang negara asalnya menolak untuk menerima mereka kembali.

Langkah ini menuai kritik karena dianggap menjadikan negara-negara Afrika sebagai tempat pembuangan. Sebelumnya, seorang pejabat AS sempat menyebut para migran yang dideportasi ke Sudan Selatan dan Eswatini sebagai penjahat barbar.

Gedung Putih membela kebijakan tersebut sebagai langkah yang diperlukan untuk menegakkan hukum imigrasi.

"Amerika Serikat terus-menerus terlibat dalam percakapan diplomatik dengan negara-negara asing yang bersedia membantu kami dalam memindahkan orang asing ilegal yang oleh (mantan Presiden AS) Joe Biden diizinkan untuk menyusup ke komunitas Amerika," kata seorang pejabat Gedung Putih kepada CNN.

Kelompok hak asasi manusia memperingatkan adanya risiko pelanggaran hukum internasional dalam kebijakan ini. Kekhawatiran diperparah oleh keputusan Mahkamah Agung AS yang memberi lampu hijau bagi deportasi jalur cepat dengan pemberitahuan singkat.

Ini bukan pertama kalinya Rwanda terlibat dalam perjanjian serupa yang kontroversial. Pada 2022, Rwanda menyepakati perjanjian dengan Inggris untuk menampung pencari suaka, namun skema itu dibatalkan setelah pengadilan tinggi Inggris menyatakan Rwanda bukan negara ketiga yang aman.

Dalam kesepakatan itu, Rwanda telah menerima lebih dari 300 juta dolar AS (sekitar Rp4,9 triliun) dari Inggris dan mengisyaratkan tidak akan mengembalikan dana tersebut. Analis berpendapat bahwa kesepakatan ini merupakan strategi Rwanda untuk mendekatkan diri dengan Washington.

"Perjanjian ini meningkatkan kepentingan strategis Rwanda untuk memiliki hubungan baik dengan pemerintahan Trump," kata analis politik Gonzaga Muganwa.

Hubungan kedua negara memang tampak menghangat, terutama setelah AS menengahi perjanjian damai antara Rwanda dan Republik Demokratik Kongo pada Juni lalu. Di sisi lain, Rwanda sendiri memiliki pengalaman menampung hampir 3 ribu pengungsi dari Libya melalui kerja sama dengan PBB dan Uni Afrika sejak 2019, dilansir BBC.