Sahroni Usul Jadi Tahanan Rumah Harus Bayar Gede, Biar Negara Gak Rugi

24 Mar 2026, 11:57 WIB

Amir Faisol

Sahroni Usul Jadi Tahanan Rumah Harus Bayar Gede, Biar Negara Gak Rugi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak penegak hukum tahan Silfester. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya Sih

Gini Kak

Ahmad Sahroni menilai standar KPK dalam menentukan tahanan rumah masih belum jelas dan mengusulkan agar tersangka korupsi yang ingin tahanan rumah wajib membayar biaya besar ke negara.
Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas sempat menjadi tahanan rumah selama enam hari sebelum kembali ditahan di Rutan KPK, usai kasus korupsi kuota haji menuai sorotan publik.
KPK diam-diam mengabulkan permohonan keluarga Yaqut untuk pengalihan status penahanan menjadi tahanan rumah, dengan alasan administratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Ada pak Sahroni yang bilang orang korupsi kalau mau ditahan di rumah harus bayar uang banyak ke negara biar negara nggak rugi. Dia juga bilang KPK harus punya aturan jelas siapa yang boleh ditahan di rumah. Ada pak Yaqut yang dulu jadi menteri, dia sempat ditahan di rumah tapi sekarang balik lagi ke tahanan KPK.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menilai, standar penentuan sesorang menjadi tahanan rumah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih abu-abu.

Hal ini sekaligus menyoroti pemberian status tahanan rumah terhadap Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus korupsi kuota haji yang menuai gelombang kritik di tengah masyarakat.

Sahroni lantas mengusulkan, para tersangka korupsi yang mengajukan tahanan rumah harus membayar fee ke negara dalam jumlah tinggi, dan harus dipastikan uang tersebut masuk ke dalam kas negara sehingga negara tidak rugi.

"Mereka yang mau mengajukan tananan rumah ini harus membayar ke negara dalam jumlah tinggi, dan KPK membuat mekanisme standar yang jelas dan uangnya dipastikan masuk ke kas negara. Dengan begini, negara jadinya ga rugi-rugi banget,” tutur Sahroni kepada wartawan, Selasa (24/3/2026).

1. KPK harus punya standar tentutan seseorang jadi tahanan rumah

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni janji tak akan terima gaji di DPR. (IDN Times/Amir Faisol).

Sahroni mengaku tidak setuju KPK memberikan status tahanan rumah bagi seorang tersangka korupsi, termasuk Yaqut. KPK bahkan telah membolehkan tahanan lain mengajukan hal serupa.

"Saya pribadi tidak setuju KPK bisa memberikan status tahanan rumah, tapi kan KPK sudah membolehkan untuk tahanan lain juga mengajukan," kata Bendahara NasDem itu.

Karena itu, menurut dia, KPK harus memiliki standar yang jelas untuk menilai apakah permohonan tersebut layak dikabulkan atau tidak oleh penyidik. Ia pun khawatir, penentuan seseorang jadi tahanan rumah oleh KPK karena berdasarkan suka atau tidak suka.

"Jadi sekarang kita bicara standarnya saja, standar apa yang bisa dipakai untuk menilai apakah seseorang ini layak diberikan status tahanan rumah atau tidak? Saya khawatirnya karena tidak ada standar ini, jadinya KPK memutuskan berdasarkan like dan dislike aja. Ini tentunya tidak bisa dibenarkan, apalagi untuk kasus korupsi,” kata Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI itu.

2. Yaqut kembali jadi tahanan rutan KPK

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tiba di KPK (IDN Times/Aryodamar)

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kembali tiba di KPK setelah diam-diam menjadi tahanan rumah. Ia mengaku bersyukur sempat menjadi tahanan rumah karena bisa sungkem dengan ibundanya pada hari raya Idul Fitri.

Yaqut membenarkan adanya permintaan penangguhan penahanan kepada KPK. Namun, ia tak mengungkapkan alasannya.

"Alhamdulilah saya bisa sungkem ke ibu saya, ke ibunda saya," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/3/2026).

Mulai hari ini, Yaqut akan kembali menjalani tahanan rutan KPK setelah sekitar enam hari menjadi tahanan rumah. Yaqut digiring ke Gedung KPK dengan mobil tahanan lembaga antirasuah itu. Berdasarkan pantauan di lokasi, ia tiba sekitar 10.30 WIB dengan memakai rompi oranye tahanan KPK dan tangan diborgol, dan langsung dibawa ke ruang pemeriksaan.

3. Diam-diam Yaqut jadi tahanan rumah

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (IDN Times/Aryodamar)

Diketahui, Yaqut pertama kali ditahan KPK pada Kamis (12/3/2026). Sepekan setelahnya, KPK diam-diam mengabulkan permohonan Yaqut untuk menjadi tahanan rumah.

Kabar keluarnya Yaqut dari Rutan KPK pertama kali dihembuskan istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, Silvia Harefa. Ia mendapat kabar bahwa Yaqut tak terlihat di Rutan sejak Kamis (19/3/2026) malam.

"Iya, sebelum hari Jumat ya (sudah tidak ada) kalau nggak salah. Infonya sih katanya mau diriksa (diperiksa) ke depan," ujarnya di Rutan KPK Usai menjenguk sang suami pada Idul Fitri 1447 H/2026, Sabtu (21/3/2026).

Silvia mengatakan. mantan Ketua GP Ansor itu juga tak ada ketika salat Idul Fitri. Ia mengaku tahu hal tersebut berdasarkan informasi dari orang-orang yang ada di dalam.

"Tapi salat Id kata orang-orang dalam ya, nggak ada, beliau nggak ada.”

Malamnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan, Yaqut tak lagi menjadi tahanan Rutan KPK. Budi mengatakan, pengalihan status menjadi tahanan rumah merupakan permintaan keluarga Yaqut, tapi bukan karena alasan kesehatan.

"Benar, Penyidik melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka saudara YCQ, dari penahanan di Rutan KPK menjadi tahanan rumah, sejak hari Kamis (19/3) malam kemarin," ujar Budi.

"Pengalihan ini atas permohonan dari pihak keluarga pada tanggal 17 Maret 2026," ujarnya.

Budi mengatakan, KPK menelaah permohonan tersebut dan mengabulkannya. Pengabulan permohonan ini diklaim memenuhi ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan (11), Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP.

"Pelaksanaannya yakni dengan melakukan pengalihan jenis penahanannya, untuk sementara waktu," ujarnya.

"Selama melaksanakan pengalihan penahanan tersebut, KPK tetap melakukan pengawasan melekat dan pengamanan kepada yang bersangkutan," imbuhnya.