Sambut Resolusi Gaza, RI: Mandat Pasukan Damai PBB Harus Transparan!

18 Nov 2025, 19:33 WIB

Marcheilla Ariesta

Sambut Resolusi Gaza, RI: Mandat Pasukan Damai PBB Harus Transparan!

Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang.(IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Intinya sih...

Indonesia tekankan peran otoritas Palestina dalam proses damaiMenurut Yvonne, keterlibatan penuh Otoritas Palestina adalah prasyarat mutlak dari setiap mekanisme penyelesaian konflik yang didorong oleh PBB.
Dukungan konsisten Indonesia untuk PalestinaIndonesia akan terus mendukung hak bangsa Palestina yang merdeka dan berdaulat, termasuk melalui penguatan kapasitas dan bantuan kemanusiaan.
Seruan Indonesia untuk komunitas internasionalIndonesia menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat serta masyarakat internasional untuk mendukung proses perdamaian ini, atas nama kemanusiaan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Indonesia menyambut baik disahkannya resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza yang diadopsi pada 17 November 2025. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang mengatakan, resolusi tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan gencatan senjata sekaligus membuka ruang bagi bantuan kemanusiaan yang selama ini terhambat.

“Indonesia menyambut baik disahkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza pada 17 November 2025, yang bertujuan menjaga keberlangsungan gencatan senjata dan memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina,” ucap Yvonne, Selasa (18/11/2025).

Pemerintah menilai, dukungan internasional yang solid menjadi kunci agar situasi di Gaza tidak kembali merosot ke spiral kekerasan. Indonesia menegaskan bahwa mekanisme yang dibangun DK PBB perlu berfokus pada perlindungan warga sipil serta memastikan proses transisi berjalan inklusif.

Yvonne menambahkan, resolusi tersebut sejalan dengan posisi Indonesia yang sejak awal mendorong langkah-langkah nyata untuk stabilisasi dan pemulihan Gaza. Menurutnya, keputusan DK PBB memberi dasar hukum yang kuat untuk mempercepat rekonstruksi dan memperbaiki kondisi kemanusiaan.

Selain itu, Indonesia memandang keputusan tersebut sebagai peluang untuk mendorong kembali jalur politik menuju solusi dua negara, yang dinilai sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian jangka panjang.

1. Indonesia tekankan peran otoritas Palestina dalam proses damai

Jubir I Kemlu RI Yvonne Mewengkang. (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Menurut Yvonne, Indonesia menilai, keterlibatan penuh Otoritas Palestina adalah prasyarat mutlak dari setiap mekanisme penyelesaian konflik yang didorong oleh PBB. Ia menegaskan, keberhasilan proses transisi sangat bergantung pada legitimasi dan kepemimpinan Palestina sendiri.

Yvonne menyampaikan, resolusi DK PBB juga memuat elemen penguatan kapasitas Otoritas Palestina, termasuk dukungan terhadap pemerintahan transisi dan persiapan tata kelola baru di Gaza.

“Indonesia terus menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak, khususnya Otoritas Palestina, dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian tersebut,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia juga mendorong agar mandat yang diberikan kepada pasukan stabilisasi internasional memiliki kejelasan fungsi dan garis komando. Hal ini diperlukan untuk memastikan kehadiran pasukan tersebut tidak menggeser otoritas sah Palestina ataupun menimbulkan ketegangan baru.

Dalam konteks regional, Indonesia menilai bahwa dukungan negara-negara kawasan, mulai dari Mesir, Yordania, hingga mitra Teluk, akan menjadi bagian integral untuk menjaga proses perdamaian tetap stabil.

2. Dukungan konsisten Indonesia untuk Palestina

ilustrasi semangka simbol perlawanan untuk Palestina (commons.wikimedia.org/M0tty)

Indonesia kembali menegaskan komitmen jangka panjangnya bagi kemerdekaan Palestina yang berdaulat.

“Indonesia akan terus mendukung hak bangsa Palestina yang merdeka dan berdaulat, termasuk melalui penguatan kapasitas dan bantuan kemanusiaan,” kata Yvonne.

Menurutnya, dukungan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi diwujudkan melalui kerja sama konkret, baik dalam peningkatan kapasitas kelembagaan maupun penyediaan bantuan bagi warga Gaza yang terdampak konflik. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan lembaga kemanusiaan internasional untuk mempercepat distribusi bantuan.

Yvonne menyampaikan, Indonesia berharap resolusi DK PBB ini menjadi momentum untuk mengakselerasi rekonstruksi dan pemulihan Gaza. Ia menegaskan, proses perdamaian harus berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga Palestina.

Indonesia juga menilai, ini adalah saatnya komunitas global bersatu untuk memastikan tidak ada lagi eskalasi yang mengorbankan rakyat Palestina, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan.

3. Seruan Indonesia untuk komunitas internasional

Aksi solidaritas Gaza padati Kedubes AS pada Selasa (7/10/2025). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Di bagian akhir keterangannya, Yvonne menyerukan dukungan penuh dari negara-negara anggota PBB agar resolusi ini dapat diimplementasikan secara efektif.

“Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat serta masyarakat internasional untuk mendukung proses perdamaian ini, atas nama kemanusiaan,” ujarnya.

Ia menekankan, dukungan global diperlukan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dan membuka jalan bagi Palestina untuk merdeka sepenuhnya. Menurutnya, masyarakat internasional memiliki tanggung jawab moral untuk tidak membiarkan proses perdamaian kembali terhambat oleh kepentingan politik jangka pendek.

Indonesia percaya, resolusi ini dapat menjadi titik balik jika diikuti komitmen nyata dari seluruh pihak. Yvonne mengatakan, harapan terbesar adalah terciptanya perdamaian yang langgeng di kawasan Timur Tengah.

Pemerintah memastikan Indonesia akan terus berada di garis depan diplomasi mendukung Palestina, baik di PBB maupun berbagai forum internasional lainnya.