Hong Kong Beri Subsidi Rp9,1 Juta Bagi Warga yang Terpapar COVID-19
Ilustrasi Hong Kong Disneyland Resort (IDN Times/Yogi Pasha)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Hong Kong berencana menerapkan terobosan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Salah satunya dengan memberi subsidi senilai HK$5.000 atau setara Rp9,1juta (kurs HK$1 = Rp1.829,93) bagi warga yang berpendapatan rendah namun dinyatakan terpapar COVID-19.
Harian Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), Senin, 23 November 2020 rencana itu diumumkan oleh Menteri Kesehatan di sana. Mereka tengah berupaya mengendalikan kemunculan klaster baru yang terkait di klub dansa. Klaster itu menjadi klaster terbesar kedua di Hong Kong sejak pandemik COVID-19 melanda.
Pemerintah berharap dengan adanya insentif tersebut bisa meyakinkan warga yang khawatir akan kehilangan pekerjaan selama proses karantina, mau terbuka bila terpapar COVID-19. Dengan begitu warga yang dinyatakan tertular COVID-19 dan harus menjalani karantina, tak perlu khawatir akan kehilangan pendapatannya.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk membendung gelombang keempat COVID-19 di Hong Kong. Kasus harian di Hong Kong kembal melonjak hingga 68 pada Minggu, 22 November 2020.
Kemudian angka itu bertambah 46 karena terkait kasus klaster klub dansa, sehingga total kasus COVID-19 kini mencapai 80. Otoritas kesehatan di Hong Kong mengakui sulit untuk membendung kemunculan klaster baru.
Oleh sebab itu, otoritas Hong Kong untuk kali pertama mewajibkan tes COVID-19. Selain itu, semua orang yang pernah berkunjung ke klab itu sejak awal November wajib untuk diperiksa.
Bagaimana cara otoritas di Hong Kong menyiasati agar subsidi itu tidak disalahgunakan oleh warga di sana?
1. Menkes Hong Kong memprioritaskan penerima subsidi adalah warga yang terpapar COVID-19
(Ilustrasi Hong Kong) Unsplash.com/Ruslan BardashMenteri Kesehatan dan Pangan Hong Kong, Sophia Chan Siu-chee mengatakan target dari penerima bantuan subsidi ini adalah warga yang terpapar COVID-19 dan memiliki kebutuhan untuk disubsidi.
"Kami berharap dengan adanya subsidi ini dapat mendorong warga yang berpendapatan rendah dan khawatir akan kehilangan pemasukannya bila dikarantina karena mereka terpapar COVID-19, akan bersedia berterus terang dan menjalani tes," ungkap Sophia.
Sedangkan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Jonathan Ho Kai-ming, agar memanfaatkan subsidi itu dengan baik. Ia mewanti-wanti agar tidak ada yang menyalahgunakan subsidi tersebut.
"Berdasarkan angka infeksi yang ada saat ini, saya pikir kebutuhan belanja mereka tidak akan terlalu tinggi. Saya pikir warga tidak akan mungkin menyalahgunakan cara agar bisa memperoleh subsidi itu. Saya berharap warga benar-benar serius memanfaatkan subsidi ini," ungkap Jonathan.
Selain rentan disalahgunakan, seorang sumber juga menyebut tantangan lainnya yakni memastikan subsidi tersebut tepat sasaran.
"Sebagai contoh bahkan bagi warga yang setiap bulannya memperoleh pendapat HK$40 ribu (setara Rp73,2 juta), (subsidi) senilai HK$5.000 itu juga mungkin bermanfaat. Apakah Anda akan meminta warga menyediakan dokumen untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar butuh subsidi itu usai dinyatakan terpapar COVID-19?" tanya sumber tersebut.
Editor’s picks
Menurut informasi di dalam biro ketenagakerjaan dan kesejahteraan, para pejabat akan mendiskusikan respons publik dan apakah penyesuaian dibutuhkan sebelum akhirnya program itu diumumkan.
Baca Juga: Hong Kong Undur Pemilu, karena COVID-19 atau Intervensi Beijing?
2. Penasihat pemerintah Hong Kong sarankan agar subsidi diberikan secara terbatas dan harus tepat sasaran
Demonstran pro demokrasi Hong Kong menggunakan masker (ANTARA FOTO/REUTERS/Tyrone Siu)Sementara, penasihat pemerintah Profesor Gabriel Leung, mewanti-wanti agar otoritas setempat bisa mencegah terjadinya potensi penyalahgunaan subsidi tersebut.
"(Subsidi) harus ditarget dan tepat sasaran. Bila Anda memiliki pekerjaan yang stabil dan atasan Anda bersedia memberikan izin cuti namun tetap dibayar, maka tidak ada alasan pemerintah memberikan Anda insentif tersebut," ungkap pria yang juga Dekan di Fakultas Kedokteran Universitas Hong Kong.
Di sisi lain, Ketua Asosiasi Medis Hong Kong, Dr Gabriel Choi Kin, menilai instruksi agar para pengunjung klab dansa itu wajib menjalani tes usai ditemukan klaster baru, adalah langkah terlambat. Para pengunjung klab itu diminta menyerahkan hasil tes COVID-19 mereka paling lambat Selasa (24/11/2020) ke otoritas kesehatan. Bila hasil tes tidak diserahkan, maka mereka bisa dikenakan denda HK$2.000 atau setara Rp3,6 juta.
Namun, ada jeda dua hari, sejak Minggu kemarin. Ahli kesehatan khawatir selama jeda dua hari itu, para pengunjung klab dansa sudah bergerak ke beberapa tempat dan menggunakan fasilitas transportasi umum.
Kepala Rumah Sakit Universitas Hong Kong-Shenzen, Professor Lo Chung-mau menyarankan agar pemerintah menutup kembali sekolah dan membolehkan warga untuk bekerja dari rumah. "Kita harus segera melakukannya. Bukannya kita sudah sepatutnya mempertimbangkan upaya untuk membendung pandemik dengan skala yang lebih besar lagi?" tanya Lo.
3. Hong Kong tunda kebijakan air travel bubble dengan Singapura
Ilustrasi pesawat (IDN Times/Arief Rahmat)Karena kemunculan klaster baru, otoritas di Hong Kong terpaksa menunda selama dua pekan peluncuran kesepakatan air travel bubble dengan Singapura. Dengan adanya pengaturan itu, maka warga dari Singapura atau Hong Kong bisa berkunjung untuk kepentingan wisata tanpa harus menjalani karantina mandiri.
Penundaan itu disampaikan oleh Menteri Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi Hong Kong, Edward Yau, 24 jam sebelum diluncurkan secara resmi. Semula, kebijakan itu direalisasikan untuk mendongkrak perjalanan wisata dan bisnis di antara kedua area. Baik Hong Kong dan Singapura dianggap sudah berhasil mengendalikan pandemik COVID-19.
Meski tidak diwajibkan untuk menjalani karantina mandiri, tetapi bagi warga kedua area tetap harus mengikuti serangkaian persyaratan. Stasiun berita CNN melaporkan syarat pertama, warga harus menjalani tes COVID-19 dan dinyatakan negatif. Kedua, warga tidak boleh melakukan perjalanan ke manapun dalam 14 hari terakhir.
Penerbangan yang tersedia pun masih dibatasi. Per harinya hanya dibolehkan adanya satu penerbangan menuju ke satu kota. Di dalam penerbangan itu maksimal jumlah penumpang adalah 200 orang. Bila berhasil, maka frekuensi penerbangan ditingkatkan menjadi dua kali dalam sehari.
Baca Juga: Daftar 59 Negara yang Tutup Pintu Bagi WNA dan WNI Selama Pandemik
Topik:
Berita Terkini Lainnya
