Pemerintah Segera Evakuasi WNI dari Afghanistan

Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia berencana mengevakuasi sejumlah WNI yang diketahui masih berada di Afghanistan. Rencana evakuasi itu menyusul situasi keamanan di Afghanistan yang terus memburuk usai kelompok militan Taliban mulai menguasai kota-kota di negara tersebut.

Stasiun berita BBC, Jumat, 13 Agustus 2021 melaporkan Taliban sudah berhasil menguasai kota kedua terbesar di sana, Kandahar. Sebelumnya, mereka juga sudah menguasai Kota Ghazni dan Herat.

Kepastian rencana evakuasi itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jailani kepada IDN Times melalui telepon.

"Dengan menimbang situasi yang ada saat ini, maka pemerintah memang berencana untuk melakukan evakuasi terhadap WNI yang berada di sana dalam waktu dekat. Karena kan sudah dalam keadaan begini," ujar Kadir.

Ia mengatakan jumlah WNI yang bakal dievakuasi mencapai belasan orang. Pemerintah, kata pria yang pernah menjadi Duta Besar Indonesia di Kanada itu, fokus kepada keselamatan dan kesehatan semua WNI di Afghanistan termasuk staf KBRI di Kabul.

"Kami juga belum berencana menutup misi diplomatik di sana, jadi akan terus kami pertahankan," tutur dia lagi.

Lalu, bagaimana mekanisme evakuasi belasan WNI itu dari Afghanistan? Apalagi saat ini melakukan perjalanan lintas negara sulit lantaran dunia masih diselimuti pandemik COVID-19.

1. KBRI Kabul tetap akan dioperasikan oleh unsur keamanan dan diplomat

Keamanan Memburuk, Pemerintah Segera Evakuasi WNI dari Afghanistan

Duta Besar Indonesia untuk Afghanistan, Arief Rahman, ketika menggelar jamuan makan malam bagi WNI dan entitas KBRI (www.instagram.com/@indonesiainafg)

Dari belasan WNI yang hendak dievakuasi, ada enam WNI yang bersedia diungkap latar belakangnya oleh Kemlu. Sebanyak dua orang di antaranya bekerja untuk PBB, dua WNI sebagai ekspatriat dan dua WNI lainnya menikah dengan warga Afghanistan.

"Semuanya berada di wilayah Kabul dan mereka dalam kondisi sehat. Kami akan mengevakuasi mereka karena pemerintah mengutamakan keselamatan dan kesehatan mereka," ujar Kadir.

Sementara, KBRI Kabul akan tetap dibuka dan dioperasikan oleh tim esensial yang terdiri dari unsur diplomat dan keamanan. "Misi diplomatik akan tetap ada dengan tim esensial," tutur dia.

Ia menambahkan beragam rencana kontijensi sudah disiapkan bila kondisi keamanan di Afghanistan memburuk.

2. Rencana evakuasi WNI di Afghanistan dengan menyewa pesawat

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

Ilustrasi pesawat (Pesawat) (IDN Times/Arief Rahmat)

Kadir menjelaskan kemungkinan besar pemerintah akan menyewa pesawat untuk memboyong belasan WNI dari Afghanistan. Pemerintah tak ingin mengambil risiko lantaran khawatir situasi keamanan di Afghanistan bisa berubah dengan cepat.

"Lagipula untuk penerbangan komersial yang mengharuskan transit bakalan repot. Ditambah lagi, ada masalah COVID-19," kata Kadir merujuk kepada protokol kesehatan yang diberlakukan di tiap negara berbeda-beda.

Selain Indonesia, sejumlah negara lain juga berencana mengevakuasi warganya. Stasiun berita BBC melaporkan Pemerintah Inggris berencana mengirimkan 600 personel militer ke Afghanistan untuk membantu proses evakuasi terhadap sekitar 4.000 warganya.

Sementara, Kementerian Luar Negeri Jerman mengimbau warganya yang masih berada di Afghanistan untuk keluar dari negara itu selagi masih tersedia penerbangan.

3. Indonesia ikut terlibat dalam upaya perdamaian di Afghanistan

Delegasi Wakil Presiden Jusuf "JK" Kalla ketika mengunjungi Afghanistan pada akhir Desember 2020 (www.instagram.com/@indonesiainafg)

Indonesia sendiri memiliki peranan penting dalam upaya mencari solusi damai di Afghanistan. Pemerintah Afghanistan kemudian meminta bantuan kepada mantan Wakil Presiden Jusuf "JK" Kalla untuk mencari jalan tengah antara pemerintah dengan Taliban.

Pada Juli 2019 lalu, delegasi kelompok Taliban sudah lebih dulu berkunjung ke Jakarta dan menemui mantan Wakil Presiden Jusuf "JK" Kalla. Juru bicara Taliban, Zabinhulllah Mujahed mengatakan delegasinya berkunjung ke Jakarta untuk memperkuat relasi politik dan kerja sama antara Indonesia-Afghanistan di masa depan.

Kemudian, perwakilan Pemerintah Afghanistan meminta kepada JK agar dapat memfasilitasi dialog antara pemerintah dengan Taliban. Menteri Agama dan Haji Afghanistan, Mohammad Qasim Halimi pada akhir Desember 2020 bahkan mengusulkan agar dialog tersebut digelar di Jakarta. Qasim mengatakan konflik sipil yang telah terjadi belasan tahun itu terjadi akibat perbedaan persepsi dalam membentuk pemerintahan Islam yang cocok bagi Afghanistan, negara dengan 32 juta penduduk.

Menurut Kadir, Pemerintah Indonesia masih terus berdialog dengan pihak Taliban. Bahkan, pertemuan virtual digelar pada Jumat malam kemarin.

Kadir mengatakan sebagai juru runding yang baik maka Indonesia akan membuka pintu untuk berdialog dengan berbagai pihak dan tidak memihak. Indonesia juga aktif berkomunikasi dengan perwakilannya di Qatar, Badan PBB di Afghanistan (UNAMA) hingga perwakilan Indonesia di Jenewa. "Kontribusi yang ingin dicapai oleh Indonesia itu agar Afghanistan bisa berdamai," ujarnya.