Sekjen PBB: Tantangan Global Tak Bisa Diselesaikan oleh Satu Kekuatan Dominan

Guterres memperingatkan bahwa hukum internasional sedang diinjak-injak dan lembaga multilateral diserang dari berbagai arah. Pemimpin organisasi internasional itu merujuk pada serangkaian konflik yang terjadi belakangan, termasuk genosida Israel di Gaza dan penculikan terang-terangan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, oleh pasukan AS.

Guterres menggarisbawahi komitmen PBB yang berkelanjutan terhadap hukum internasional di tengah kekhawatiran bahwa perjanjian-perjanjian, yang telah dipatuhi negara-negara selama beberapa dekade, sedang diabaikan.

Pemimpin PBB itu menambahkan, badan internasional itu akan terus mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan yang berakar pada hukum internasional, dilansir Al Jazeera.

Pernyataan Guterres muncul sepekan setelah Presiden AS, Donald Trump, meresmikan Dewan Perdamaian yang berfokus pada rencana masa depan Gaza. Namun, ambisi Trump meluas dengan mempromosikan mandat dewan tersebut sebagai mediator konflik di seluruh dunia dan mengemukakan gagasan bahwa badan yang diketuainya harus menggantikan PBB.

"Menurut pendapat saya, tanggung jawab dasar untuk perdamaian dan keamanan internasional terletak pada PBB, terletak pada Dewan Keamanan," kata Guterres, mengutip The Washington Post.

"Hanya Dewan Keamanan yang dapat mengambil keputusan yang mengikat semua pihak, dan tidak ada badan atau koalisi lain yang secara hukum dapat diwajibkan untuk membuat semua negara anggota mematuhi keputusan tentang perdamaian dan keamanan," sambungnya.

Hingga kini hanya sekitar 26 dari sekitar 60 negara yang diundang telah bergabung dengan Dewan Perdamaian. Sekitar sembilan negara Eropa dan empat anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni China, Prancis, Rusia, dan Inggris telah menolak bergabung dengan dewan bentukan Trump tersebut.

Guterres pada Kamis menguraikan rencana PBB untuk tahun mendatang. Ketua badan dunia itu mengatakan bahwa PBB siap membantu anggotanya untuk berbuat lebih banyak dalam mengatasi masalah-masalah paling mendesak mereka, termasuk bencana iklim, ketidaksetaraan, konflik, dan meningkatnya pengaruh perusahaan teknologi.

Guterres akan mengakhiri masa jabatannya pada akhir tahun ini. Sementara itu, penggantinya akan dipilih oleh Majelis Umum PBB pada akhir tahun ini. Pada Kamis, Guterres menyerukan reformasi Dewan Keamanan, yang saat ini berisikan 15 kursi, termasuk 5 anggota tetap.

"Sangat menarik untuk melihat bahwa beberapa pihak yang mengkritik PBB karena tidak efektif adalah pihak yang menentang reformasi Dewan Keamanan. Itulah alasan mengapa PBB terkadang tidak seefektif yang kita semua inginkan," ujar Guterres.