PBB Catat 170 Warga Sipil Tewas Selama Pemilu Myanmar
- Data PBB mencatat 170 warga tewas dalam 408 serangan udara militer selama pemilu Myanmar, namun angka sebenarnya mungkin lebih tinggi karena keterbatasan akses informasi.
- PBB menyoroti kecaman global terhadap pemilu Myanmar yang dinilai tidak demokratis, dengan banyak warga memilih atau tidak memilih karena rasa takut.
- Pemilu hanya digelar di 263 dari total 330 wilayah administratif di Myanmar, dengan sebagian besar terbatas di pusat-pusat perkotaan yang berada di bawah kendali militer.
Jakarta, IDN Times - Sebanyak 170 warga sipil tewas akibat lebih dari 400 serangan udara militer Myanmar selama hampir dua bulan yang mencakup periode pemilihan umum negara tersebut. Data ini disampaikan oleh Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (30/1/2026).
Menurut PBB, serangan-serangan tersebut terjadi selama masa kampanye hingga hampir rampungnya tiga tahap pemungutan suara yang digelar pada Desember 2025 hingga Januari 2026, dalam pemilu yang menuai kritik luas dari komunitas internasional.
Kantor HAM PBB menyebut pemilu tersebut dipandang oleh pemantau demokrasi sebagai upaya militer Myanmar untuk melanggengkan kekuasaan, lima tahun setelah kudeta yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi.
PBB juga memperingatkan jumlah korban jiwa kemungkinan lebih besar, mengingat keterbatasan akses informasi dan ketakutan warga di wilayah konflik untuk melaporkan kejadian yang mereka alami.
1. Korban sipil bisa lebih banyak
Kepala tim Myanmar di Kantor HAM PBB, James Rodehaver mengatakan, data korban yang dihimpun berasal dari sumber-sumber kredibel yang diverifikasi oleh lembaganya.
“Kami telah memverifikasi bahwa setidaknya 170 warga sipil tewas dalam sekitar 408 serangan udara militer yang dilaporkan oleh sumber terbuka selama periode pemungutan suara, antara Desember 2025 hingga Januari 2026,” ujar Rodehaver, dikutip dari Channel News Asia.
Ia menegaskan, angka tersebut belum tentu mencerminkan keseluruhan dampak di lapangan. Menurutnya, proses verifikasi menghadapi banyak hambatan.
“Karena komunikasi diputus dan, terus terang, adanya ketakutan dari individu di sejumlah lokasi untuk berbicara dengan kami, sering kali dibutuhkan waktu jauh lebih lama untuk mendapatkan informasi tersebut,” katanya.
2. Pemilu digelar di tengah konflik dan pembatasan
Pernyataan PBB muncul di tengah kecaman global terhadap pemilu Myanmar yang berlangsung selama sebulan dan dinilai tidak memenuhi prinsip demokrasi.
Kepala HAM PBB, Volker Türk, dalam pernyataan resminya mengatakan, keputusasaan yang mendalam dan meluas yang dialami rakyat Myanmar sejak kudeta 2021 hanya semakin dalam dengan pemilu terbaru yang digelar oleh militer. Ia menyoroti banyak warga terpaksa memilih atau tidak memilih karena rasa takut.
“Banyak orang memilih atau tidak memilih murni karena ketakutan, yang jelas bertentangan dengan hak sipil dan politik yang dijamin secara internasional,” ujar Türk.
Türk juga menambahkan, konflik dan ketidakamanan tetap berlangsung di banyak wilayah, sementara kandidat oposisi dan sejumlah kelompok etnis dikecualikan dari proses pemilu.
Sementara itu, Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) yang beranggotakan 11 negara tidak mengakui pemilihan umum yang baru saja diadakan di Myanmar yang dikuasai militer, yang diklaim dimenangkan oleh partai yang didukung militer awal pekan ini.
Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro mengatakan, ASEAN belum mendukung tiga fase pemilihan yang diadakan di Myanmar, yang berakhir akhir pekan lalu.
3. Banyak wilayah dan minoritas tersingkir
Kantor HAM PBB mencatat pemilu hanya digelar di 263 dari total 330 wilayah administratif di Myanmar, dan sebagian besar terbatas di pusat-pusat perkotaan yang berada di bawah kendali militer.
Di wilayah konflik, pelaksanaan pemilu sangat terbatas atau tidak dilakukan sama sekali. “Akibatnya, sebagian besar penduduk, khususnya mereka yang mengungsi dan kelompok minoritas seperti etnis Rohingya, dikecualikan,” ungkap kantor tersebut.
Türk menilai lima tahun pemerintahan militer di Myanmar ditandai oleh penindasan terhadap perbedaan pendapat politik, penangkapan sewenang-wenang secara massal, wajib militer paksa, pengawasan luas, serta pembatasan ruang sipil.
“Sekarang, militer berupaya memperkokoh kekuasaannya melalui kekerasan setelah memaksa rakyat ke bilik suara,” kata Türk.
“Ini sama sekali bukan pemerintahan sipil,” tegasnya.
