Selandia Baru Minta Peternak Kurangi Emisi Karbon atau Bayar Denda

25 Okt 2019, 08:30 WIB

Leo Korhonen dan teman satu kelas dari sekolah Koskela berpartisipasi dalam Global Climate Strike di Parliament House di Helsinki, Finlandia, pada 27 September 2019). ANTARA FOTO/Lehtikuva/Markku Ulander via REUTERS

Wellington, IDN Times - Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengingatkan para peternak di negaranya untuk mengurangi emisi gas karbon atau terpaksa menerima hukuman berupa denda.

Dalam sebuah pernyataan resmi, Ardern menegaskan mereka hanya punya waktu sampai lima tahun untuk mengubah praktik peternakan agar sesuai dengan kebijakan baru Selandia Baru.

Dilansir dari NZ Herald, pemerintah di bawah kepemimpinan Ardern berambisi untuk menjadikan Selandia Baru sebagai negara nol karbon pada 2050. Sebuah Rancangan Undang-undang (RUU) yang mengatur perihal ini sudah disodorkan kepada parlemen pada Mei lalu dan sedang digodok saat ini.

1. Ardern mengaku telah berkomunikasi dengan para peternak

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, ketika bertemu dengan para petani di negaranya pada 11 Agustus 2019. Foto diambil dari media sosial. instagram.com/jacindaardern

Pernyataan tegas Ardern terkait kebijakan yang berorientasi lingkungan hidup itu disampaikan pada Kamis (24/10). Ia mengaku telah berkomunikasi dengan para peternak. Hasilnya adalah pemberian kesempatan bagi mereka untuk beradaptasi dengan peraturan baru.

"Sudah lama para politisi lepas tangan dan menyebabkan ketidakpastian bagi semua orang, sedangkan kebutuhan untuk aksi iklim sudah jelas," kata Ardern, seperti dilansir dari The Guardian.

Pemerintah menjelaskan akan melakukan investasi di bidang pemanfaatan lahan secara berkesinambungan dengan menyiapkan dana sebesar Rp2 triliun.

2. Belum jelas berapa denda yang harus dibayar

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, saat memperkenalkan RUU Karbon Nol di parlemen pada 8 Mei 2019. instagram.com/jacindaardern

Ardern bersikeras bahwa hanya dengan cara inilah negaranya bisa mengurangi emisi. Bagi peternak yang patuh, pemerintah akan "memberikan imbalan", meski belum ada detail yang secara spesifik menjelaskan tentang ini.

Perubahan radikal dalam praktik bertani maupun beternak di Selandia Baru dipandang sebagai jalan utama untuk mencapai ambisi tersebut. Ia pun menggarisbawahi bahwa jika emisi karbon dinilai tidak menurun secara signifikan, mereka bisa dikenai pajak tambahan pada 2020.

3. Rencana pemerintah menuai pro dan kontra

Menurut RUU yang tengah dibahas, pemerintah menargetkan nol karbon dari berbagai sektor. NZ Herald menyebut ambisi ini tidak diterapkan untuk biogenic methane yang merupakan emisi dari hewan ternak seperti domba dan sapi. Biogenic methane sendiri ditargetkan menurun sampai 10 persen di bawah level tahun 2017 pada 2030 mendatang.

Sedangkan pada 2050, pemerintah berambisi menurunkannya sampai 24 hingga 47 persen di bawah level tahun 2017. Tidak semuanya satu pemahaman dengan pemerintah yang dikuasai oleh Partai Buruh. Juru bicara partai oposisi di bidang perubahan iklim, Scott Simpson, menilai langkah itu akan membahayakan Selandia Baru jika pemerintah tak hati-hati.

Ia menilai, peternak yang tidak bisa beradaptasi dengan cepat berisiko merugi dan menutup bisnisnya karena harus membayar denda. Ini, menurutnya, akan meningkatkan emisi global sebab Selandia Baru terpaksa mengimpor pangan dari luar negeri.

"Penting bagi kita untuk tidak rugi dibanding para pesaing internasional atau kita berisiko kehilangan pasar bernilai yang jatuh ke tangan produsen yang kurang berkesinambungan," ucap Simpson.

4. Para pelaku industri terkait menyambut baik upaya pemerintah untuk merangkul mereka

Warga yang mengikuti aksi membawa spanduk dengan tulisan "Di planet mati tidak ada ekonomi" menuntut aksi atas perubahan iklim, di Den Haag, Belanda, pada 27 September 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Piroschka van de Wouw

Ardern memang sudah mengungkapkan bahwa para peternak di Selandia Baru akan dilibatkan dalam pengurangan emisi gas karbon. Dalam pernyataan resmi, para pelaku industri, seperti DairyNZ, Federated Farmers dan Beef and Lamb New Zealand, mengaku menyambut baik pendekatan kolaboratif pemerintah.

"Mencapai program kerja ini tidak bisa dilakukan dengan cara murah, dan ini juga tidak akan gampang. Kami menyambut keputusan pragmatis dan masuk akal dari pemerintah untuk bekerja sama dengan industri guna meraih perubahan nyata di peternakan dan berharap ini bisa menghasilkan cetak biru bagi cara kerja sama kita untuk mengatasi tantangan lingkungan di masa depan," katanya.