Selidiki Pelanggaran HAM, PBB akan Kirim Tim ke Bangladesh

Türk juga menyambut baik aksesi Bangladesh baru-baru ini pada Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Ia juga memuji pembentukan komisi nasional untuk menyelidiki kasus-kasus penghilangan paksa, yang mana masalah tersebut telah berlangsung lama di Bangladesh.

Pada 2021, Human Rights Watch mengatakan dalam sebuah laporan bahwa menurut kelompok HAM Bangladesh, hampir 600 orang telah dihilangkan secara paksa oleh pasukan keamanan sejak tahun 2009.

Kelompok HAM dan aktivis mengatakan, para korban ditahan di berbagai pusat penahanan di seluruh negeri. Pekan ini, Bangladesh telah meminta PBB untuk menyelidiki penghilangan paksa yang terjadi sejak 1 Januari 2010, yang diduga melibatkan anggota polisi dan kelompok paramiliter, intelijen, dan militer.

PBB telah melaporkan hampir 650 orang tewas sejak 15 Juli, ketika protes mahasiswa berubah menjadi kekerasan. Angka itu mencakup kematian banyak orang akibat kekerasan baru setelah mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina meninggalkan negara itu di tengah pemberontakan massal.

Tim pendahulu PBB, mengunjungi Bangladesh pada 22-29 Agustus dan bertemu dengan para pemimpin protes dari mahasiswa, termasuk beberapa orang yang telah ditahan, serta pejabat sementara pemerintah dan kepolisian, jurnalis, serta pembela HAM.

"Komisi HAM PBB akan mengerahkan tim pencari fakta ke Bangladesh dalam beberapa minggu mendatang, dengan tujuan untuk melaporkan pelanggaran dan penyiksaan yang terjadi selama protes, menganalisis akar penyebabnya, dan membuat rekomendasi untuk memajukan keadilan dan akuntabilitas, serta untuk reformasi jangka panjang," kata Ravina Shamdasani, juru bicara Kantor HAM PBB, dalam sebuah pernyataan.

"Kami siap mendukung Komisi dalam pekerjaannya, yang harus berkonsultasi erat dengan para korban dan keluarga mereka," sambungnya, dikutip dari Reuters.

Protes anti-pemerintah bulan lalu di Bangladesh, dimulai sebagai gerakan yang dipimpin mahasiswa terhadap kuota pekerjaan sektor publik, telah meningkat menjadi kekerasan paling mematikan sejak kemerdekaan negara itu pada 1971.

Kerusuhan tersebut menewaskan lebih dari 1.000 orang, serta mendorong Hasina mengundurkan diri dan melarikan diri ke India pada 5 Agustus. Kekerasan pun berlanjut selama beberapa hari setelah ia meninggalkan Bangladesh.

Hasina telah memerintah negara Asia Selatan berpenduduk 200 juta orang itu selama 15 tahun terakhir. Dalam masa jabatannya, ia telah melakukan penangkapan terhadap para pemimpin oposisi, tindakan keras terhadap kebebasan berbicara, dan penindasan terhadap perbedaan pendapat.