Sempat Memanas, China Tegaskan Ingin Caplok Taiwan Secara Damai

Juru bicara kantor urusan Taiwan China, Ma Xiaoguang, mengatakan bahwa Beijing berupaya untuk melakukan penyatuan kembali secara damai. Meski begitu, dia menegaskan bahwa komitmennya untuk menjaga kepulauan Taipei tidak tergoyahkan. 

“Tanah air harus dipersatukan kembali dan pasti akan dipersatukan kembali,” ujar Ma, dikutip dari Al Jazeera.

China telah meningkatkan klaimnya terhadap Taiwan sejak Tsai Ing-wen terpilih sebagai presiden pada 2016. Beijing diketahui enggan terlibat dengannya dan menganggap presiden sebagai separatis. 

Presiden Taiwan itu juga dituduh berupaya mengisolasi Taipei dari China dan menggunakan kekuasaannya untuk mengontrol penuh wilayahnya.

Tsai kerap kali menegaskan yurisdiksi atas Selat Taiwan. Hal itu terlihat ketika Taipei mengumumkan bahwa kapal perang China telah melakukan operasi militer di wilayah perbatasan laut yang tidak resmi.

Melansir Reuters, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan bahwa pasukan militernya akan datang untuk membantu Taiwan apabila terjadi invasi. White House juga mengklarifikasi bahwa tidak ada perubahan dalam pandangan Biden terhadap kebijakan AS-Taiwan.

Pada Rabu, Armada ketujuh Angkatan Laut AS (USS Higgins), yang bekerja sama dengan angkatan laut kanada (HMCS Vancouver), mengatakan telah melakukan transit rutin di Selat Taiwan pada 20 September sesuai dengan hukum internasional.

“Kapal itu transit melalui koridor di Selat yang berada di luar laut teritorial negara pantai mana pun,” ujar pernyataan USS Higgins.

“Pasukan selalu dalam siaga tinggi, dengan tegas melawan semua ancaman dan provokasi, dan dengan tegas membela kedaulatan nasional dan integritas teritorial,” ujar Kolonel Shi Yi, juru bicara Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat melalui siaran CCTV.

China telah mengusulkan agar Taiwan dapat diatur dibawah kerangka 'satu negara, dua sistem' seperti Hong Kong. Provinsi otonom itu merupakan bekas jajahan Inggris, yang dikembalikan ke Beijing pada 1997.  

Ma mengatakan, Taiwan bisa memiliki sistem sosial yang berbeda dari daratan utama China, yang mana hak-hak kehidupan penduduknya bisa terpenuhi, seperti kebebasan beragama. Meski begitu, perlu ada persyaratan tertentu untuk memastikan kedaulatan, keamanan dan kepentingan pembangunan nasional di kepulauan itu.

Semua partai politik utama di Taiwan beserta penduduknya diketahui menolak proposal itu. Mereka berkaca dari perlakuan Beijing yang menerapkan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong pada 2020.

Para kritikus menilai, undang-undang itu telah menghancurkan kebebasan Hong Kong. Hal itu terbukti dari sejumlah kasus seperti penangkapan ribuan penduduk, politisi pro-demokrasi yang didiskualifikasi dari jabatan, penutupan kelompok masyarakat sipil dan tekanan terhadap kebebasan pers.

Beijing mengatakan bahwa undang-undang tersebut telah memulihkan stabilitas nasional, setelah terjadi protes besar-besaran pada tahun 2019.