Serangan Drone di Sudan, 6 Pasukan PBB Bangladesh Jadi Korban

14 Des 2025, 22:29 WIB

Marcheilla Ariesta

Bentrokan antar etnis terjadi di Sudan usai Pasukan PBB resmi mundur. Ilustrasi (Wikimedia.org/Sudan Envoy)

Intinya sih...

Serangan drone di Sudan menewaskan 6 pasukan PBB Bangladesh
Antonio Guterres mengecam serangan tersebut sebagai kejahatan perang
Konflik berkepanjangan antara militer Sudan dan RSF telah menyebabkan ribuan kematian dan jutaan pengungsi

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mengecam keras serangan drone yang menewaskan enam pasukan penjaga perdamaian asal Bangladesh di Sudan Selatan. Serangan tersebut juga melukai delapan personel lainnya dan dinilai berpotensi merupakan kejahatan perang.

Insiden terjadi pada Sabtu (13/12/2025) dan menyasar basis logistik pasukan perdamaian PBB di wilayah Kadugli, Sudan. Serangan ini menambah daftar panjang kekerasan terhadap personel internasional di tengah konflik bersenjata yang belum mereda di negara tersebut.

Dalam pernyataannya, Guterres menegaskan jika serangan terhadap pasukan perdamaian PBB tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Dia menekankan kewajiban semua pihak untuk melindungi personel PBB dan warga sipil.

Kematian para penjaga perdamaian ini juga memicu kecaman dari pemerintah Bangladesh, yang menyebut serangan tersebut sebagai kejahatan serius terhadap perdamaian internasional dan kemanusiaan.

1. Serangan terhadap Pasukan PBB adalah kejahatan perang

Replika pos penjagaan Pasukan Perdamaian PBB. (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Guterres secara terbuka mengecam serangan drone tersebut melalui pernyataan di media sosial. Ia menyebut insiden itu sebagai tindakan yang mengerikan dan tidak dapat diterima.

"Saya dengan keras mengecam serangan drone mengerikan yang menargetkan basis logistik di Kadugli, Sudan, mengakibatkan tewas dan lukanya anggota kontingen penjaga perdamaian PBB asal Bangladesh," kata Guterres, dikutip dari Anadolu, Minggu (14/12/2025).

Dia menegaskan, kekerasan terhadap pasukan penjaga perdamaian melanggar hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

"Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB seperti ini tidak dapat dibenarkan dan dapat merupakan kejahatan perang," ujarnya.

Guterres juga mengingatkan seluruh pihak yang bertikai akan kewajibannya. Selain itu, dia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta kepada pemerintah dan rakyat Bangladesh atas kehilangan tersebut.

"Saya mengingatkan semua pihak atas kewajiban mereka untuk melindungi personel PBB dan warga sipil. Harus ada pertanggungjawaban," ujar Guterres.

2. Bangladesh kecam serangan yang merupakan kejahatan manusia

bendera Bangladesh (pexels.com/Kelly)

Pemerintah sementara Bangladesh turut mengecam keras serangan yang menewaskan enam personel militernya. Kepala pemerintahan sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, menyebut insiden tersebut sebagai kejahatan serius.

Dalam pernyataan resmi, Yunus menyebut enam penjaga perdamaian Bangladesh tewas dan delapan lainnya terluka dalam "serangan drone oleh teroris" yang menghantam basis PBB di Abyei, Sudan selatan.

Yunus menyatakan keterkejutannya atas insiden tersebut dan menekankan pentingnya perlindungan maksimal bagi pasukan perdamaian yang bertugas di zona konflik.

"Perserikatan Bangsa-Bangsa telah diminta untuk segera mengambil langkah-langkah darurat guna memastikan tingkat perawatan medis tertinggi dan bantuan yang diperlukan bagi para penjaga perdamaian yang terluka," ujar Yunus.

3. Konflik berkepanjangan di Sudan

ilustrasi bendera Sudan Selatan (unsplash.com/aboodi_vm)

Serangan ini terjadi di tengah konflik berkepanjangan antara militer Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) yang telah berlangsung sejak April 2023. Konflik tersebut telah menewaskan ribuan orang dan memaksa jutaan lainnya mengungsi.

Militer Sudan menuding RSF sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan drone terhadap basis PBB tersebut. Dalam pernyataannya, militer menyebut serangan itu secara jelas mengungkap pendekatan subversif milisi pemberontak dan pihak-pihak yang mendukungnya.

Hingga kini, RSF belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan tersebut.

Misi Pasukan Keamanan Sementara PBB untuk Abyei (UNISFA) telah dikerahkan sejak 2011. Wilayah Abyei yang kaya minyak berada di bawah administrasi Sudan dan Sudan Selatan, dengan kedua negara sama-sama mengklaim wilayah tersebut. Mandat UNISFA baru diperpanjang bulan lalu.