Singapura Dukung Hak Pekerja Migran, Tolak Sejumlah Usulan

Salah satu rekomendasi yang didukung Singapura berasal dari Inggris, yakni untuk mewajibkan waktu istirahat serta membangun sistem digital dalam proses perekrutan dan pembayaran upah bagi pekerja rumah tangga asing.

Singapura juga mendukung rekomendasi yang bertujuan memperkuat perlindungan pekerja migran dalam sejumlah aspek. Hal itu mencakup kondisi kerja, layanan kesehatan, perlindungan sosial, akses terhadap keadilan, serta perlindungan dari eksploitasi.

Untuk pekerja rumah tangga migran, rekomendasi yang didukung antara lain peningkatan perlindungan hukum, akses layanan kesehatan, dan dukungan kesehatan mental. Pemerintah Singapura mengatakan pekerja rumah tangga migran membutuhkan perlindungan tambahan karena karakteristik lingkungan kerja mereka.

“Pendekatan kami terhadap hak asasi manusia bertumpu pada dua pilar, yakni pragmatisme dan supremasi hukum,” kata Ratnam dalam pengadopsian laporan UPR Singapura di Jenewa, dikutip dari Channel News Asia, Rabu (30/9/2026).

Namun, Singapura tidak menerima seluruh rekomendasi terkait perubahan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Negara itu menolak rekomendasi Kanada dan Norwegia untuk memperluas perlindungan dalam Employment Act dan Work Injury Compensation Act kepada pekerja rumah tangga.

Singapura juga tidak mendukung usulan pembentukan sistem perekrutan yang dikelola pemerintah untuk mencegah perekrutan menyesatkan dan penggantian kontrak. Rekomendasi lain yang ditolak mencakup pemberian hari libur nasional, pengaturan jam kerja, cuti berbayar, serta penghentian tes kehamilan dan HIV wajib bagi pekerja rumah tangga asing.

Di bidang kesehatan mental, Singapura mendukung sejumlah rekomendasi untuk memperkuat layanan berbasis sekolah bagi anak muda. Rekomendasi tersebut juga mencakup peningkatan kesadaran mengenai kesehatan mental serta pengembangan layanan berbasis komunitas.

Singapura turut mendukung rekomendasi untuk melindungi anak-anak dan kelompok lanjut usia dari bahaya siber. Pada saat yang sama, rekomendasi tersebut meminta agar akses terhadap layanan penting secara non-digital tetap tersedia.

Pemerintah Singapura juga menerima rekomendasi terkait pemberdayaan perempuan. Beberapa di antaranya menyangkut peningkatan keterwakilan perempuan dalam kehidupan publik dan politik, pengurangan kesenjangan gender di tempat kerja, serta penguatan dukungan bagi perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan.

Rekomendasi lainnya berkaitan dengan upaya menyeimbangkan pekerjaan dan tanggung jawab pengasuhan. Singapura mendukung penguatan perlindungan di tempat kerja terkait cuti melahirkan, tanggung jawab pengasuhan, serta pengaturan kerja fleksibel untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.

Dalam laporan nasionalnya, Singapura menyoroti kebijakan seperti Workplace Fairness Act dan perluasan cuti orangtua. Cuti ayah yang dibayar pemerintah meningkat dari dua menjadi empat minggu pada tahun lalu, sementara cuti orangtua bersama menjadi 10 minggu mulai April.

Ratnam mengatakan Singapura mendukung rekomendasi yang dinilai sejalan dengan upayanya membangun masyarakat yang lebih inklusif, kohesif, dan tangguh. Ia menyebut pendidikan, layanan kesehatan publik, dukungan bagi kelompok berpenghasilan rendah, kesejahteraan pekerja migran, hak tenaga kerja, dan inklusi digital sebagai bagian dari pendekatan tersebut.

Di sisi lain, sebagian besar rekomendasi yang tidak didukung Singapura berada dalam tiga kelompok besar, yakni ratifikasi perjanjian HAM tambahan, penghapusan atau pembatasan hukuman mati, serta kebebasan berekspresi dan berkumpul.

Menurut Ratnam, sekitar sepertiga rekomendasi yang dicatat tanpa dukungan Singapura berkaitan dengan ratifikasi perjanjian internasional. Ia mengatakan Singapura tidak memandang kewajiban dalam perjanjian internasional sebagai sekadar tujuan yang bersifat aspiratif.

“Singapura hanya akan mengaksesi perjanjian ketika kami yakin dapat sepenuhnya menerapkan setiap aspeknya,” ujarnya.

Singapura juga mencatat rekomendasi yang meminta moratorium atau penghapusan hukuman mati. Pemerintah mempertahankan kebijakannya bahwa hukuman mati diperuntukkan bagi kejahatan yang dianggap paling serius, termasuk pembunuhan dan perdagangan narkotika dalam jumlah besar, dengan proses hukum dan pengamanan peradilan.

Dalam isu LGBT, Singapura tidak mendukung rekomendasi untuk melegalkan pernikahan sesama jenis, melarang praktik konversi orientasi seksual, maupun memasukkan orientasi seksual dan identitas gender sebagai karakteristik yang dilindungi dalam Workplace Fairness Act.

“Semua warga negara Singapura, terlepas dari orientasi seksual atau identitas gender mereka, dilindungi oleh hukum kami dari diskriminasi dan pelecehan,” kata pemerintah Singapura dalam tanggapannya.

“Kami akan terus menangani persoalan komunitas LGBT secara sensitif dan pragmatis, melindungi kelompok rentan, menjunjung keluarga, serta mempertahankan ruang bersama bagi masyarakat yang beragam di Singapura,” lanjut pernyataan tersebut.

Dalam isu kebebasan berekspresi dan berkumpul, Singapura mendukung rekomendasi untuk melindungi hak-hak tersebut serta memastikan hukum dan kebijakan terkait sejalan dengan standar HAM internasional. Namun, pemerintah tidak mendukung sejumlah rekomendasi yang meminta perubahan spesifik terhadap aturan seperti Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act dan Public Order Act.

Pemerintah Singapura menyatakan kebebasan berbicara, berekspresi, dan berkumpul dijamin konstitusi, tetapi hak tersebut bukan sesuatu yang dapat dijalankan tanpa batas. Menurut pemerintah, hak-hak tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab, terutama dengan mempertimbangkan konteks masyarakat Singapura yang multiras dan multireligius.

Singapura menyatakan akan melaksanakan 243 rekomendasi yang telah didukung dalam proses UPR tersebut.