Slovenia Kecam Bosnia yang Larang Warganya Ikut Pemilu Uni Eropa

08 Jun 2024, 14:01 WIB

ilustrasi bendera Slovenia (unsplash.com/lukaes)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Slovenia, pada Kamis (6/6/2024), memprotes Bosnia-Herzegovina terkait larangan penduduknya untuk ikut dalam pemilu parlementer Uni Eropa (UE). Ia menegaskan bahwa warganya yang tinggal di Bosnia berhak untuk berpartisipasi dalam pemilu kali ini.

Hubungan Slovenia dan Serbia telah menegang di tengah ucapan tak pantas dari Presiden Serbia Aleksandar Vucic kepada pemerintah Slovenia. Ia menuding Slovenia yang jadi anggota tidak tetap PBB telah memojokkan negaranya soal kasus kejahatan perang di Kosovo.

1. Ancam akan berdampak pada progres keanggotaan Bosnia di UE

bendera Uni Eropa (unsplash.com/christianlue)

Presiden Slovenia Natasa Pirc Musar menekankan bahwa langkah dari Bosnia ini akan berdampak pada proses aksesi menjadi anggota UE.

"Langkah dari Bosnia-Herzegovina ini justru membuat mereka mundur selangkah dari progres masuk ke dalam anggota UE. Ini tidak dapat dimengerti karena faktanya Slovenia adalah salah satu anggota UE yang paling aktif mendukung masuknya Bosnia dalam UE," tekannya, dikutip Politico.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Slovenia Tanja Fajon menyebut aksi dari entitas Bosnia Serbia ini tidak dapat diterima. Ia memperingatkan bahwa negosiasi aksesi Bosnia di dalam keanggotaan UE baru saja disetujui.

Sebagai informasi, terdapat 1.977 warga Slovenia yang tinggal di Bosnia-Herzegovina dan diketahui memiliki hak pilih dalam pemilu parlementer UE.

2. Balasan atas persetujuan Slovenia dalam resolusi DK PBB

Sehari sebelumnya, Dewan Kementerian Bosnia yang juga diikuti oleh entitas koalisi Presiden Republika Srpska, Milorad Dodik memblokir penyediaan surat suara bagi tiga negara anggota UE, termasuk Slovenia, Polandia, dan Rumania.

Pemblokiran ini imbas dukungan ketiga negara terhadap resolusi PBB soal pengakuan korban genosida Srebrenica 1995. Resolusi soal genosida Srebrenica ditentang keras oleh Dodik dan mengancam akan memisahkan Republika Srpska dari Bosnia.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan Bosnia, Staša Košarac mengecam tindakan ketiga negara tersebut yang akan berimbas buruk bagi kondisi politik di Bosnia-Herzegovina.

"Kami memperingatkan Anda bahwa resolusi Srebrenica akan berdampak negatif terhadap politik di Bosnia-Herzegovina. Anda telah menghiraukan pandangan kami. Sekarang, ambil tanggung jawab dari balasan terhadap resolusi buruk tersebut," tutur Kosarac.

3. Dodik ucapkan terima kasih kepada Putin soal penolakan resolusi DK PBB

Dalam kunjungannya di St. Petersburg International Economic Forum, Dodik menyatakan terima kasih kepada Presiden Rusia Vladimir Putin yang menolak resolusi Dewan Keamanan PBB soal genosida Srebrenica.

Pertemuan Dodik dan Putin berlangsung di tengah krisis politik di Bosnia imbas adopsi resolusi Dewan Keamanan PBB terkait dengan kasus genosida Srebrenica.

"Pemerintah Republika Srpska menunjuk kelompok kerja dengan tujuan mengusulkan proposal persetujuan pemisahan secara damai dari Bosnia-Herzegovina," terang Dodik, dikutip Sarajevo Times.

Sementara itu, Putin mengungkapkan bahwa Rusia tidak akan mengubah posisinya soal Perjanjian Dayton. Ia mengklaim bahwa Dayton didasarkan pada menjaga situasi di Bosnia-Herzegovina dan pembangunannya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.