Jakarta, IDN Times - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Sung Kim, kembali menjelaskan terkait pernyataannya soal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang baru saja disahkan.
KUHP ini memang cukup menuai kontroversi. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur Pada Selasa (6/12/2022) mengatakan, pasal-pasal yang ada di dalamnya bermasalah dan bisa melanggengkan polisi untuk masuk ke ranah privat.
Dalam konferensi persnya di Kedutaan Besar AS di Jakarta, Rabu (7/12/2022), Sung Kim mengatakan bahwa KUHP ini bisa menjadi faktor menentukan bisnis AS atau negara lain yang akan berinvestasi ke Indonesia.
“Saya pikir, itu akan menjadi pertimbangan lebih rumit baik bagi bisnis AS atau negara lain. Akan ada faktor yang menentukan dari pembuat keputusan mereka sebelum memutuskan investasi di Indonesia,” kata Sung Kim.
“Kebijakan ini juga bisa berpengaruh di sektor bisnis, karena ada pertimbangan hukum yang dapat melindungi kebebasan dan nilai-nilai lain,” lanjut dia.
Sung Kim juga kembali menyinggung soal kerja sama dan komitmen demokrasi yang dianut dari Indonesia dan juga AS sendiri. Tak hanya itu, toleransi pun dijunjung tinggi.
“Kami sudah lama bekerja sama terkait demokrasi, toleransi, hidup dalam keragaman dan saya yakin Indonesia akan melanjutkan hal ini untuk mempromosikan kebebasan serta demokrasi,” ucap dia lagi.
Selain itu, Sung Kim juga mengatakan bahwa pihak AS masih mempelajari dan menilai UU yang baru disahkan tersebut.
“Pihak kami terbuka untuk membuka dialog dengan pemangku kepentingan Indonesia. Saya percaya, ada potensi luar biasa bagi AS dan Indonesia dalam mengembangkan hubungan investasi dan perdagangan,” pungkas dia.