Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
WhatsApp Image 2025-09-23 at 09.51.38.jpeg
Menteri Luar Negeri Sugiono saat press briefing dengan media usai pidato Presiden Prabowo soal Palestina di PBB. (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Intinya sih...

  • Krisis Gaza jadi sorotan utama

  • Apresiasi untuk negara-negara yang akui Palestina

  • Sikap Indonesia logis dan seimbang

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

New York, IDN Times – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia yang tetap konsisten mendukung solusi dua negara sebagai jalan damai penyelesaian konflik Palestina–Israel. Dalam pidatonya di konferensi internasional di New York, Amerika Serikat Prabowo menyatakan bahwa Indonesia siap mengakui Israel, tetapi hanya dengan satu syarat, yaitu jika Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

“Indonesia sekali lagi menegaskan komitmennya pada solusi dua negara. Begitu Israel mengakui Palestina sebagai negara merdeka, Indonesia pun akan mengakui Israel dan mendukung jaminan keamanan bagi rakyat Israel,” ujar Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjelaskan maksud pidato Prabowo tersebut, dalam jumpa pers dari New York, Senin (22/92025).

Presiden menekankan, tanpa kemerdekaan Palestina, perdamaian sejati tidak mungkin tercapai. Baginya, pengakuan Palestina adalah syarat dasar bagi lahirnya keadilan, sekaligus jalan menuju rekonsiliasi.

1. Krisis Gaza jadi sorotan utama

Menteri Luar Negeri Sugiono saat press briefing dengan media usai pidato Presiden Prabowo soal Palestina di PBB. (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Prabowo membuka pidatonya dengan keprihatinan mendalam atas tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza. Ribuan korban jiwa, mayoritas perempuan dan anak-anak, serta ancaman kelaparan membuat Indonesia menilai kondisi ini sebagai bencana kemanusiaan global.

“Kita tidak boleh menutup mata. Gaza bukan hanya soal politik, tapi masalah kemanusiaan yang sangat mendasar. Tragedi ini menyentuh nurani kita semua, di manapun kita berada,” tegasnya.

Presiden, kata Sugiono, juga mendesak segera dihentikannya kekerasan, membuka akses bantuan kemanusiaan, serta mendukung upaya gencatan senjata yang permanen.

2. Apresiasi untuk negara-negara yang akui Palestina

Presiden, Prabowo Subianto bicara dalam High Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two State Solution di sela kegiatan High Level Week UNGA di Markas Besar PBB, New York, Senin (21/9/2025). (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Dalam pidatonya, Prabowo memberi apresiasi kepada sejumlah negara yang baru-baru ini mengakui Palestina sebagai negara, seperti Inggris, Australia, Portugal, Kanada, dan Prancis. Ia menyebut, langkah mereka sebagai bagian dari sisi benar dalam sejarah.

“Pengakuan terhadap Palestina adalah langkah yang tepat di mata sejarah. Kami berharap langkah ini membuka jalan konkret menuju solusi dua negara,” ujar Sugiono.

3. Sikap Indonesia logis dan seimbang

Presiden, Prabowo Subianto bicara dalam High Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two State Solution di sela kegiatan High Level Week UNGA di Markas Besar PBB, New York, Senin (21/9/2025). (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Menlu Sugiono mengatakan, sikap Indonesia bukanlah pengakuan tanpa syarat, melainkan logis dalam kerangka solusi dua negara.

“Saya kira itu sesuatu yang logis ya. Solusi dua negara artinya kan dua negara yang sama-sama diakui. Jika Israel mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat, maka Indonesia juga akan mengakui Israel,” ujar Sugiono.

Ia menekankan, pengakuan itu akan diikuti dengan dukungan pada upaya menjaga keselamatan dan keamanan Israel. “Bukan hanya soal Palestina, tapi juga agar Israel bisa hidup dalam jaminan keamanan. Jadi langkah kita akan seimbang,” imbuhnya.

Sugiono menambahkan, Indonesia berharap gencatan senjata segera terwujud agar peluang menuju solusi damai bisa terbuka. “Perdamaian harus lahir dari dua pihak, bukan hanya satu sisi. Kalau keduanya sudah sepakat, langkah Indonesia akan seimbang sesuai prinsip bebas aktif,” jelasnya.

Editorial Team