Jakarta, IDN Times – Pemerintah tingkat daerah di Somalia meminta Perdana Menteri dan Presiden untuk mengakhiri permusuhan dan perebutan kekuasaan di antara mereka, laporan Aljazeera (17/09/2021).
Sebelumnya, Pemda juga sempat memperingatkan mengenai ketidakstabilan politik yang terjadi di negara tanduk Afrika tersebut. Ketidakstabilan politik di negara itu sendiri sudah berlangsung lama, dimulai pada 1991 ketika terjadi kekosongan kekuasaan pasca pemerintahan rezim Siad Barre.
Melansir Aljazeera, cekcok di antara kedua pemimpin Somalia tersebut dimulai pada hari Kamis (16/09/2021) ketika Presiden Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, yang dikenal sebagai Farmaajo menangguhkan kekuasaan eksekutif PM Mohamed Hussein Roble. Hal itu lansung ditolak oleh PM dan dianggap melanggar hukum.
Cekcok antara kedua belah pihak disebabkan sebelumnya ketika Roble memecat kepala intelijen dan Kemanan Somalia, Fahad Yasin, atas penanganannya untuk menyelidiki hilangnya seorang agen intelijen muda. Percekcokan itu disebut akan mengancam proses pemilihan umum yang berulang kali tertunda. Hal itu menyebabkan Somalia akan mengalihkan Kembali perhatiannya terhadap upaya menghadapi pemerontakan yang sudah berlangsung lama.
Farmaajo telah mengumumkan bahwa dia menarik kekuasaan Roble, khususnya kemampuan untuk merekrut dan memecat pejabat, sampai proses pemilihan selesai.
"Perdana menteri telah melanggar konstitusi transisi sehingga kekuasaan eksekutifnya ditarik ... terutama kekuasaannya untuk memberhentikan dan mengangkat pejabat, sampai pemilihan selesai," kata kantor presiden, yang dikenal sebagai Farmajo, dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Africanews (17/09/2021).
Presiden membenarkan keputusannya dengan mengatakan bahwa Perdana Menteri telah mengambil keputusan yang tidak bijaksana yang dapat membuka jalan bagi ketidakstabilan politik dan keamanan. lebih lanjut dia juga mengatakan bahwa pengambilan keputusan ini sebelumnya tidak didiskusikan kepada Presiden.
Selama berbulan-bulan, Somalia telah berusaha untuk mengadakan pemilihan umum. Mandat kekuasaan Farmaajo selama empat tahun berakhir pada Februari, tetapi diperpanjang oleh parlemen pada April. Hal ini kemudian memicu pertempuran bersenjata yang mematikan di Mogadishu. Saingannya melihat perpanjangan kekuasaan ini sebagai sebuah bentuk perebutan kekuasaan.
Roble telah berusaha untuk mengadakan pemilu kembali namun pada Kamis lalu ketika dia diberhentikan dia menuduh Farmajo mencoba untuk menggagalkan proses pemilu.
Pemilihan di Somalia menggunakan sistem tidak langsung. Hal ini berarti legislatif dan klan pada negara bagian memilih parlemen nasional, dan parlemen yang akan memilih presiden. Pemilihan berikutnya dijadwalkan akan dilakukan pada 1 Oktober hingga 25 November.