Eks Menlu Australia Ditunjuk Jadi Utusan PBB untuk Myanmar
Mantan Menlu Australia, Julie Bishop (tengah). (dok. X @anucecc)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan jika mantan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, ditunjuk menjadi utusan PBB untuk Myanmar.
“Bishop menggantikan Noeleen Heyzer dari Singapura, Bishop akan menjalankan peran tersebut dengan membawa pengalaman yang luas sebagai pemimpin di bidang politik, hukum dan manajemen,” sebut pernyataan PBB, dikutip ABC, Sabtu (6/4/2024).
Bishop sendiri menjabat sebagai Menlu Australia pada 2013 hingga 2018.
1. Soroti penyelesaian konflik Myanmar
Bishop nantinya bakal diminta bekerja sama dengan ASEAN, guna mencari penyelesaian atas konflik Myanmar.
Sampai saat ini, Myanmar masih terbelenggu dengan krisis politik pasca kudeta junta militer pada Februari 2021 lalu.
Baca Juga: PBB Serukan Sanksi Lebih Berat untuk Junta Myanmar
2. Junta disebut mulai melemah karena diserang kelompok pemberontak
Editor’s picks
Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Myanmar, Tom Andrews, mendesak komunitas internasional lebih memperhatikan situasi di Myanmar saat ini. Junta militer dikabarkan meningkatkan serangan terhadap warga sipil.
“Penurunan junta militer Myanmar, yang disebabkan oleh kekalahan besar di medan perang dan meluasnya penolakan warga, telah menyebabkan peningkatan serangan terhadap warga sipil, sehingga menggarisbawahi perlunya tindakan internasional yang lebih kuat dan terkoordinasi,” kata Andrews.
Andrews menyerukan diakhirinya ketenangan dan keterlibatan dengan junta tanpa syarat. Ia menambahkan bahwa penghentian konflik menjadi prasyarat untuk berhubungan dengan junta.
3. Serangan terhadap warga sipil meningkat
Andrews menekankan bahwa dalam lima bulan terakhir, terjadi peningkatan serangan terhadap warga sipil.
“Serangan udara terhadap sasaran sipil meningkat lima kali lipat,” ungkapnya.
“Sekarang, mereka telah meluncurkan program perekrutan militer secara paksa, mendorong generasi muda untuk bersembunyi, melarikan diri dari negara, atau generasi muda yang tidak mau diikutsertakan dalam kampanye kebrutalan junta bergabung dengan pasukan perlawanan,” lanjut dia.
Berita Terkini Lainnya
