Indonesia Diminta Tegur Thailand karena Dinilai Coreng ASEAN
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai. (IDN Times/Sonya Michaella)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) menyebut bahwa keputusan Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai untuk menggelar pertemuan informal tingkat menlu ASEAN, telah mengkhianati rakyat Myanmar dan ASEAN.
Pasalnya, pertemuan dengan agenda membahas konflik Myanmar tersebut menghadirkan junta militer.
“Keputusan pemerintah Thailand untuk mengadakan pertemuan ini, menunjukkan sikap arogan mengabaikan persatuan ASEAN, HAM rakyat Myanmar dan bahkan kehendak warga negaranya sendiri,” kata Wakil Ketua APHR Charles Santiago, dalam keterangan yang diterima IDN Times, Selasa (20/6/2023).
“Kami kecewa karena Thailand dan beberapa negara lain masih bersedia terlibat dengan junta, tanpa ada upaya untuk meminta pertanggungjawaban mereka soal kematian ribuan rakyat Myanmar,” ucap Santiago lagi.
Baca Juga: Gelar Pertemuan Bahas Myanmar, Thailand Bantah Rebut Peran ASEAN
1. Indonesia harus tegur Thailand
potret Deputi Perdana Menteri Thailand H.E. Don Pramudwinai bersama Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi (twitter.com/Kemlu_RI)Selain itu, Santiago mendorong agar Indonesia buka suara dan menegur Thailand atas keputusan mereka menggelar pertemuan informal tersebut.
“Indonesia sebagai ketua ASEAN, serta negara anggota ASEAN lainnya tidak boleh membiarkan pertemuan ini menggantung, harus ada penyelidikan atas pengabaian dan ketidakhormatan Thailand terhadap ketua (Indonesia) saat ini,” tegas Santiago.
“ASEAN harus bekerja sama untuk meminta junta militer tanggung jawab termasuk mereformasi Lima Poin Konsensus (5PC) yang gagal dan belum membuahkan hasil sejak diadopsi pada April 2021,” tuturnya.
Baca Juga: Thailand Dikritik karena Undang Menlu ASEAN Temui Junta Myanmar
2. Indonesia tegaskan 5PC harus ditaati semua negara
Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan, Ngurah Swajaya (kanan) dan Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Sidharto Suryodipuro. (IDN Times/Sonya Michaella)Staf Ahli Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan, Ngurah Swajaya menegaskan kembali bahwa selama ini ASEAN tetap merujuk pada 5PC yang disepakati oleh negara anggota ASEAN, 2 tahun lalu.
“Kesepakatan 5PC ini harus ditaati anggota ASEAN,” ujar Ngurah, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (19/6/2023).
5PC sendiri disepakati di Jakarta pada April 2021, 2 bulan setelah kudeta Myanmar pecah. Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, kala itu pun hadir di Jakarta dan turut menyepakati 5PC ini.
3. Indonesia tidak hadiri undangan Thailand
(Ki-ka) Ketua Delegasi HLTF ASEAN Dian Triansyah Djani, Dirjen ASEAN Kemlu RI Sidharto Suryodipuro, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Staf Khusus Menlu untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya. (IDN Times/Sonya Michaella)Selain itu, Ngurah membenarkan bahwa undangan dari Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai tertanggal 14 Juni 2023 tersebut memang diterima Indonesia.
Pertemuan ini digelar di Pattaya pada 18-19 Juni 2023 dan kabarnya dihadiri oleh junta militer Myanmar dan Wamenlu Kamboja. Sementara, Laos, Vietnam dan Brunei diwakili oleh setingkat direktur jenderal.
“Kita diundang, tapi kita tidak datang,” tegas Ngurah.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
