Indonesia Tegaskan 5PC Harus Ditaati Anggota ASEAN
Menlu ASEAN di ASEAN Coordinating Council, Jakarta. (IDN Times/Sonya Michaella)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri RI akhirnya buka suara soal keputusan Thailand menggelar pertemuan informal dengan mengundang junta militer Myanmar. Pertemuan ini digelar di Pattaya, 18 hingga 19 Juni 2023.
Staf Ahli Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan, Ngurah Swajaya, menegaskan Indonesia tidak hadir dalam pertemuan informal ini. Dijelaskan Ngurah, Indonesia memang menerima undangan.
Sebab, undangan dikirim ke sembilan negara anggota ASEAN. Namun, hanya Menlu Myanmar dan Wakil Menteri Luar Negeri Kamboja yang menyanggupi untuk hadir.
"Kami diundang, tapi tidak datang. Ibu Menlu dikirimi undangan. Lalu, Ibu Menlu menjawab tidak bisa hadir, dan itu juga disampaikan kepada Menlu ASEAN," kata Ngurah, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (19/6/2023).
1. Indonesia tetap merujuk pada Lima Poin Konsensus (5PC)
Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan, Ngurah Swajaya (kanan) dan Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Sidharto Suryodipuro. (IDN Times/Sonya Michaella)Ngurah kembali menegaskan selama ini ASEAN tetap merujuk pada Lima Poin Konsensus (5PC) yang disepakati oleh negara anggota ASEAN, dua tahun lalu.
Menurut Ngurah, Indonesia konsisten pada 5PC karena saat kesepakatan dicapai di Jakarta pada April 2021, dua bulan setelah kudeta Myanmar pecah, pemimpin Junta Militer, Min Aung Hlaing, kala itu pun hadir di Jakarta dan setuju.
"Kesepakatan 5PC ini ya harus kami taati. Sebab, itu kesepakatan semua (negara anggota)," ujar Ngurah.
Baca Juga: Thailand Dikritik karena Undang Menlu ASEAN Temui Junta Myanmar
2. Larangan kehadiran junta Myanmar di tingkat politik masih berlaku
Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. (Twitter.com/ericsonmangoli)Selain itu, Ngurah kembali menegaskan larangan hadirnya junta Myanmar di level politik (tingkat Menlu dan pemimpin ASEAN), masih berlaku hingga saat ini.
"Dari KTT Brunei, sampai di Kamboja dan Labuan Bajo, masih disepakati level politik Myanmar tidak diundang dalam pertemuan menteri serta pemimpin ASEAN," ujar Ngurah.
3. Indonesia terus lakukan pendekatan
Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan, Ngurah Swajaya (kanan) dan Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Sidharto Suryodipuro. (IDN Times/Sonya Michaella)Ngurah menegaskan Indonesia, sebagai ketua ASEAN 2023, terus melakukan pendekatan kepada sejumlah pihak di Myanmar terkait krisis politik yang berlarut ini.
"Selama menjabat Ketua ASEAN, Indonesia sudah mendekati hampir semua pihak. Kami mendekati itu semuanya, termasuk junta. Dalam lima bulan, lebih dari 75 pendekatan dilakukan Indonesia dengan berbagai pihak, termasuk junta, NUG dan lainnya," ungkap Ngurah.
Keputusan Thailand untuk menggelar pertemuan informal di Pattaya ini pun menuai kritik pedas. Thailand dianggap mencederai sentralitas ASEAN dan mengkhianati hak asasi dari rakyat Myanmar.
Baca Juga: Junta Militer Bakar Hidup-hidup 19 Warga Myanmar
Berita Terkini Lainnya
