Komisioner HAM PBB: Situasi Myanmar Kian Memburuk
Kepala Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk. (twitter.com/@UNHumanRights)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) Volker Turk mengatakan situasi di Myanmar kini makin memprihatinkan.
“Negara tersebut terus terjun bebas ke dalam kekerasan yang lebih dalam dan membuat warganya sengsara,” kata Turk, dikutip dari laman OHCHR, Jumat (7/7/2023).
Dalam dialog interaktif tentang isu Myanmar di sesi ke-53 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, kemarin, Turk menyatakan rakyat Myanmar sudah pasti tidak bisa menanggung penderitaan akibat kondisi negaranya kan kian memburuk.
“Tanpa penundaan, saya juga mendesak pihak berwenang Myanmar untuk membebaskan 19.377 tahanan politik yang kini ditahan di seluruh Myanmar, termasuk Presiden Win Mynt yang digulingkan dan Penasihat Negara, Aung San Suu Kyi,” tegas Turk.
1. Harga kebutuhan terus melonjak
ilustrasi kudeta Myanmar (ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer)Turk juga menyebutkan bahwa harga kebutuhan pokok di Myanmar terus melonjak tinggi serta kondisi rakyat semakin miskin.
“Ada eksploitasi sumber daya alam, penangkapan sewenang-wenang, penghilangan paksa serta penyiksaan di Myanmar sejak kudeta Februari 2021 lalu,” ucap Turk.
Baca Juga: Junta Myanmar Bombardir Sagaing, 10 Orang Tewas
2. Junta menghambat bantuan kemanusiaan ke Myanmar
Demo menentang kudeta junta militer di Myamar yang digelar pada 14 Februari 2021. (Wikimedia Commons/MgHla (aka) Htin Linn Aye)Selain itu, Turk melaporkan bahwa junta militer Myanmar menghalangi komunitas internasional yang ingin memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk AHA Centre dan PBB.
“Mereka telah menerapkan sejumlah hambatan hukum, keuangan serta birokrasi sehingga orang-orang yang membutuhkan tidak bisa menerima dan mengakses bantuan,” ungkap Turk lagi.
3. Ada 15,2 juta orang membutuhkan makanan
Pengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.Turk menegaskan bahwa saat ini sekitar 15,2 juta orang di Myanmar membutuhkan bantuan makanan dan nutrisi secepatnya.
“Sangat mendesak bagi kita untuk memulihkan kondisi rakyat Myanmar agar mereka bisa keluar dari penderitaan dan hidup bebas serta aman,” tutur Turk lagi.
Turk mencatat bahwa sejak 2022, harga makanan naik hingga 177 persen yang membuat rakyat kesulitan untuk membeli bahan makanan.
Baca Juga: Menlu RI Tegaskan ASEAN Belum Menyerah Atasi Krisis Myanmar
Berita Terkini Lainnya
