Orang Dalam Diduga Bocorkan Dokumen Rahasia Amerika Serikat
Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat menandatangani perintah eksekutif pada Minggu (7/2/2021). (Facebook.com/President Joe Biden)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kasus kebocoran dokumen sensitif baru-baru ini mengguncang Amerika Serikat. Sebanyak lebih dari 50 dokumen Amerika Serikat (AS) bocor, padahal sifatnya merupakan "rahasia" bahkan "sangat rahasia".
Informasi yang terdapat di beberapa dokumen itu, berisikan tentang Korea Selatan, Ukraina, bahkan Israel. Terkait Ukraina, dokumen tersebut menjelaskan seberapa jauh AS bisa "menembus" Kementerian Pertahanan Rusia dan tentara bayaran Wagner Grup.
Akibat kebocoran data AS ini, Ukraina disebut mengubah beberapa rencana militernya.
1. Hanya orang Amerika yang pegang dokumen itu
Seorang mantan pejabat Kementerian Pertahanan AS bernama Michael Mulroy menduga kebocoran data ini dilakukan juga oleh orang dalam pemerintahan dan Amerika.
"Ini adalah pembocoran oleh orang Amerika. Sebab, kebanyakan dokumen itu hanya dipegang oleh AS," ucap Mulroy.
Sementara, penyelidikan terhadap kebocoran data ini masih dalam tahap awal. Ada beberapa dugaan mungkin ada keterlibatan "pro-Rusia" dalam kasus ini.
Baca Juga: Dokumen AS Bocor di Internet, Ada soal Ukraina dan China!
2. Dokumen masih terhitung baru
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy (twitter.com/ZelenskyyUa)Dilansir dari CNN, Selasa (11/4/2023), 53 dokumen rahasia yang bocor ini mayoritas dibuat antara pertengahan Februari hingga awal Maret tahun ini.
Satu dokumen mengungkapkan, AS telah memata-matai Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Hal ini yang membuat para pejabat Ukraina kecewa dan segera mengubah strateginya untuk melawan Rusia.
3. Menyangkut soal Korea Selatan
Presiden terpilih Korea Selatan, Yoon Suk-Yeol (Instagram/sukyeol.yoon)Satu dokumen lainnya menyebutkan dua pejabat senior keamanan nasional Korsel menolak permintaan AS agar bisa menyumbang amunisi ke Ukraina.
Hal tersebut bakal melanggar kebijakan Seoul untuk tidak memasok bantuan ke negara-negara yang sedang berperang.
Menurut dokumen tersebut, salah satu pejabat menyarankan untuk menghindari kebijakan itu dengan cara menjual amunisi ke Polandia.
Baca Juga: Belarus Minta Jaminan Rusia jika Negaranya Diserang
Berita Terkini Lainnya
