Suriah Perpanjang Izin Penyeberangan Perbatasan untuk Bantuan Gempa

Melansir Al Jazeera, pada Jumat, PBB meminta pemerintah Suriah untuk mengizinkan perpanjangan dua penyeberangan tambahan untuk penyaluran bantuan ke zona yang dikuasai oposisi.

Menyusul permintaan organisasi internasional tersebut, Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad kemudian menyampaikan keputusan untuk mengizinkan PBB menggunakan penyeberangan selama tiga bulan ke depan. Keputusan tersebut disampaikan kepada Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan kemanusiaan, Martin Griffiths.

Adapun penyeberangan Bab al-Salam kembali dibuka untuk bantuan kemanusiaan PBB pada Februari. Itu menandai pertama kalinya konvoi PBB menyeberang untuk mengirimkan bantuan sejak perbatasan itu ditutup pada pada 2020.

Presiden Suriah Bashar al-Assad awalnya menyetujui pembukaan dua penyeberangan baru selama tiga bulan pada 13 Februari, seminggu setelah kejadian gempa bumi yang menewaskan lebih dari 50 ribu orang di Turki dan Suriah. 

Komite Penyelamatan Internasional dalam sebuah pernyataan mengatakan penundaan pembukaan penyeberangan baru telah menghambat upaya pertolongan segera para korban. Hal itu mengingat waktu pencarian dan penyelamatan yang efektif hampir habis.

Bahkan, kelompok penyelamat White Helmets juga mengkritik PBB lantaran harus menunggu izin dari al-Assad.

Bagian barat laut Suriah dikuasai oleh kelompok yang menentang pemerintah al-Assad setelah perang sipil pecah di negara tersebut 12 tahun lalu. Sebelum gempa, diperkirakan, sudah ada lebih dari empat juta orang yang membutuhkan bantuan.

Mengutip VOA News, deputi Koordinator Kemanusiaan Regional PBB untuk krisis Suriah, David Carden mengatakan pada awal bulan ini, sekitar dua ribu truk telah melintasi perbatasan dari Turki untuk mengirimkan bantuan makanan, obat-obatan, tempat berlindung dan layanan lainnya.

Pada 2014, Dewan Keamanan mengesahkan empat penyeberangan perbatasan untuk mengirimkan bantuan ke barat laut Suriah, yaitu dua dari Turki, satu dari Yordania dan satu dari Irak.

Namun pada 2020, sekutu dekat Suriah, Rusia dan China, menggunakan ancaman vetonya untuk menutup tiga jalur penyeberangan. Kedua negara tersebut mengklaim pembukaan jalur kemanusiaan tanpa persetujuan al-Assad akan merusak kedaulatan rezim di Damaskus, dikutip dari The Guardian.

Alhasil, satu-satunya titik masuk ke ke wilayah yang dikuasai pemberontak sebelum 13 Februari lalu hanyalah melalui perbatasan Bab al-Hawa.