Jakarta, IDN Times - Swedia, pada Selasa (15/10/2024), mengumumkan rencana peningkatan jumlah personel militer di negaranya hingga 2030. Langkah ini sebagai upaya mendongkrak kemampuan pertahanan Swedia menanggapi situasi di Eropa saat ini.
Sejak Maret 2024, Swedia resmi menjadi anggota aliansi pertahanan NATO dan mengakhiri netralitasnya selama ratusan tahun. Keputusan Stockholm untuk bergabung dengan NATO didorong invasi skala besar Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.
Menteri Pertahanan Swedia, Pal Jonson, akan meningkatkan anggaran pertahanan sebesar 2,4 persen dari PDB pada 2025. Ia menambahkan, anggaran itu kemungkinan akan ditambah lagi di tengah ancaman Rusia.
"Risiko serangan tidak boleh diabaikan. Rusia adalah ancaman utama kepada Swedia dan ini berdampak kepada seluruh anggota aliansi NATO. Sekarang kebebasan Rusia dibatasi karena pasukannya harus berjibaku di Ukraina, tapi mereka punya risiko militer dan politik yang besar," terangnya, dikutip Politico.
Ia mengemukakan anggaran pertahanan ini terdiri dari dua, yakni anggaran militer sebesar 170 miliar krona Swedia (Rp253,9 triliun) dan tambahan 35,7 miliar krona Swedia (Rp53,3 triliun) untuk pertahanan sipil hingga 2030.
Berdasarkan rencana ini, anggaran pertahanan akan ditambah lagi hingga 2,6 persen dari PDB Swedia pada 2028. Anggaran tersebut sudah melampaui batas minimum pengeluaran NATO sebesar 2 persen.
Jonson mengatakan, pemerintah akan menambah personel militer dari yang sekarang berjumlah 27 ribu menjadi 115 ribu pada 2030. Selain itu, jumlah konskripsi militer akan ditambah menjadi 10 ribu orang per tahunnya pada 2030.
Melansir dari Reuters, pemerintah juga akan meningkatkan kapabilitas untuk Angkatan Laut Swedia. Salah satu upayanya dengan menambah jumlah kapal korvet kelas Visby sebanyak lima armada yang dilengkapi dengan sistem pertahanan udara dan pembelian tiga kapal korvet kelas Lulea.
Sedangkan, Angkatan Udara Swedia nantinya akan menambah tiga pesawat pengintai Globaleye dan pesawat tempur JAS Gripen versi terbaru. Selain itu, ia mengungkapkan pembaruan dari helikopter militer Black Hawk.
Tak hanya itu, Swedia juga akan menambah jumlah tank dan kendaraan lapis baja, beserta sistem pertahanan udara.
Pada Minggu (13/10/2024), Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson meminta Uni Eropa (UE) untuk memasukkan Iran's Revolutionary Guard Corps (IRGC) ke dalam organisasi teroris usai dugaan serangan di Kedutaan Besar Israel di Swedia.
"Kami ingin Swedia menyelesaikan masalah ini bersama dengan negara-negara UE. Koneksi IRGC sangat problematik karena perannya yang merusak di Timur Tengah dan aksinya yang mulai merembet di Eropa, termasuk di Swedia," Kristersson, dilansir VOA News.
Ia mengungkapkan, opsi yang paling beralasan adalah memiliki klasifikasi daftar kelompok teroris bersama. Ia menyebut langkah itu akan memberikan aksi bersama dan lebih luas dalam menjatuhkan sanksi kepada organisasi teroris.