Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan Taiwan, Wellington Koo, menyatakan bahwa sanksi terbaru China terhadap tujuh perusahaan Eropa, tidak akan memengaruhi kemampuan pulau tersebut memperoleh persenjataan. Ia menyebut ini bukan pertama kalinya Beijing bereaksi keras.
"Tindakan tersebut tidak memengaruhi kemampuan kami untuk mendapatkan kebutuhan pertahanan melalui saluran diversifikasi," ujarnya di parlemen pada Senin (27/4/2026), dilansir The Straits Times.
Sementara itu, terkait kemungkinan pembelian senjata dari Jepang, setelah Tokyo pekan lalu mencabut pembatasan penjualan senjata ke luar negeri, Koo menjelaskan bahwa ekspor senjata Jepang hanya ditujukan kepada negara yang memiliki perjanjian transfer teknologi dan peralatan pertahanan. Hambatan saat ini, Taipei belum memiliki perjanjian transfer teknologi pertahanan resmi dengan Tokyo. Namun, Koo mengungkapkan tidak menutup kemungkinan kerja sama di masa depan.
"Saya rasa, saya hanya bisa mengatakan bahwa saat ini belum ada kesepakatan transfer yang ada," kata Koo.
Pada Jumat (24/4/2026), Kementerian Perdagangan (MOFCOM) China resmi melarang ekspor barang dwiguna kepada tujuh entitas asal Uni Eropa (UE). Langkah ini diambil sebagai respons atas keterlibatan perusahaan-perusahaan tersebut dalam penjualan senjata ke Taiwan.
Ketujuh entitas tersebut sebagian besar adalah kontraktor pertahanan utama Eropa, lembaga penelitian kedirgantaraan, dan perusahaan intelijen satelit. Mereka diantaranya, yakni dua dari Belgia, satu dari Jerman, dan empat dari Republik Ceko, Global Times melaporkan.
Barang-barang dwiguna adalah barang, perangkat lunak, atau teknologi yang memiliki aplikasi sipil dan militer. Ini termasuk unsur tanah jarang tertentu yang penting untuk pembuatan drone dan chip.
Dilansir Asahi Shimbun, pengumuman terbaru Beijing ini merupakan kasus langka sanksi terkait Taiwan yang menargetkan perusahaan Eropa. Sebab, selama ini, Taiwan mengandalkan Amerika Serikat (AS) sebagai pemasok utama senjata.
Negara-negara Eropa cenderung menghindari penjualan alutsista besar, seperti jet tempur, ke Taipei dalam tiga dekade terakhir untuk menjaga hubungan diplomatik dengan Beijing. Meski demikian, dukungan dari sebagian negara Eropa Tengah dan Eropa Timur meningkat. Ini terutama sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.
China sebelumnya juga berulang kali menjatuhkan sanksi kepada perusahaan pertahanan AS atas penjualan senjata ke Taiwan, termasuk setelah pengumuman paket senilai 11 miliar dolar AS (sekitar Rp189,7 triliun) pada Desember lalu.
Pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan China dan menegaskan bahwa hanya rakyat Taiwan yang berhak menentukan masa depan mereka.