Takut Gagal, Ketua DPR AS Tunda Bawa Hasil Pemakzulan Trump ke Senat

Bagi yang mendukung Pelosi, mereka menilai penundaan harus dilakukan sampai tahu posisi Ketua Senat Mitch McConnell dan ada jaminan bahwa persidangan sebagai tindak lanjut dari voting di DPR berjalan adil. Dikutip CNN, salah satu parameter adil yang diharapkan adalah McConnell sepakat menghadirkan saksi-saksi dari Gedung Putih.

Selama proses sidang publik di DPR, Trump dianggap menghalang-halangi Kongres untuk menyelidiki dugaan bahwa dirinya telah menyalahgunakan kekuasaan. Trump pun dimakzulkan setelah mayoritas anggota DPR melihat dua tudingan itu telah terbukti kuat. Pelosi pun menegaskan rasa tidak percayanya kepada Senat bahwa mereka akan menindaklanjuti tudingan-tudingan itu dengan baik.

"Saya kira mereka [para pendiri bangsa] tidak akan mengira bahwa kita akan punya seorang presiden yang tak bisa diatur dan seorang pemimpin di Senat yang juga tak bisa diatur pada saat bersamaan," kata Pelosi dalam konferensi pers pada Kamis (19/12).

Langkah Pelosi itu pun ditanggapi berbeda oleh anggota Senat dari Partai Republik. McConnell, misalnya, mengaku bahwa dirinya "tidak terburu-buru" setelah menyebut pemakzulan Trump sebagai "yang paling lemah dalam sejarah Amerika Serikat". Senator asal Kentucky itu juga menuding Partai Demokrat "ragu-ragu di hadapan seluruh negeri" karena menunda proses berikutnya.

Sedangkan Senator Partai Republik lainnya, Lindsey Graham, merasa geram dengan apa yang dilakukan Pelosi. "Apa yang mereka usulkan -- untuk tak membawa pasal-pasal untuk disposisi ke Senat setelah disahkan di DPR -- adalah hal yang sangat berbahaya," tuturnya.

"Saya hanya tahu ini, bahwa ini penting bagi masa depan negara. Kita tak bisa memiliki sebuah sistem di mana DPR memakzulkan presiden, mengatakan kepada Senat bagaimana cara melakukan sidang, menahan pasal-pasal pemakzulan di atas kepada presiden sesukai hati mereka."

Tudingan pertama adalah bahwa Trump telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Ia dianggap telah melanggar sumpah karena memanfaatkan posisinya sebagai Presiden untuk menekan Ukraina demi kepentingan pribadinya dalam Pemilu 2020.

Seperti dilaporkan sebelumnya, Trump dituduh menahan bantuan untuk Ukraina sampai Presiden negara itu memberikan informasi tentang keburukan rival politiknya dari Partai Demokrat, Joe Biden, sehingga memberinya keuntungan.

Tuduhan kedua yang menyebabkannya dimakzulkan adalah upaya menghalangi proses investigasi oleh DPR. Secara tertulis, ia dituduh memerintahkan Gedung Putih melakukan pembangkangan terhadap pemanggilan saksi-saksi selama penyelidikan atas tudingan pertama. 

Trump juga dituduh mengomando Gedung Putih serta lembaga-lembaga lain untuk tidak mematuhi panggilan DPR, menahan dokumen-dokumen yang diperlukan serta tak mengizinkan pejabat tertentu memberikan kesaksian di Capitol Hill.

Sesuai dengan sistem politik Amerika Serikat, pemakzulan baru benar-benar terjadi setelah kedua kamar di Kongres, yaitu DPR dan Senat, sepakat bahwa Trump memang melakukan apa yang dituduhkan. Setelah proses di DPR selesai, butuh dua pertiga suara di Senat untuk memaksa Trump meninggalkan Gedung Putih.

Ini dipandang sulit karena Senat didominasi oleh partai yang mengusung Trump pada Pilpres 2016 dan 2020 mendatang. Namun, jika Senat satu suara dengan DPR, maka Wakil Presiden Mike Pence akan menggantikan Trump. Sedangkan Pelosi, sebagai Ketua DPR, berada di antrian berikutnya.