Taliban Keluarkan Larangan Mengkritik Pemerintah Afghanistan

23 Jul 2022, 20:20 WIB

ilustrasi bendera Afghanistan (pixabay.com/chiplanay)

Jakarta, IDN Times - Taliban dikabarkan akan menghukum mereka yang mengkritik ulama dan pegawai negeri 'Imarah Islam Afghanistan'. Masyarakat Afghanistan tak boleh mengkritik pemerintah baik dengan kalimat sarkas, ucapan langsung, atau bentuk lainnya.

Juru bicara Taliban, Zabiullah Mujahid, dilaporkan telah menerbitkan serangkaian instruksi baru sesuai instruksi pimpinan mereka, Mullah Hebatullah Akhundzada. Langkah ini merupakan bentuk implementasi "tanggung jawab Syariah" dari masyarakat dan media.

1. Taliban diisukan memenjarakan dan menyiksa mereka yang telah mengkritik pemerintah

Masyarakat Afghanistan telah diperintahkan untuk menghentikan tuduhan yang tidak perlu terhadap pejabat pemerintah dan menghindari kritik yang “jauh dari kenyataan”. Walau begitu, pemerintahan Taliban tak merinci kritik apa yang dianggap tak sesuai tersebut.

Taliban memang telah lama dituduh melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) dan sering menghadapi kritik. Salah satu pelanggaran HAM yang disorot adalah pembatasan akses pendidikan terhadap anak perempuan dan pelanggaran hak-hak perempuan lainnya.

Beberapa laporan dari organisasi hak asasi manusia dan media menunjukkan bahwa Taliban telah "menangkap, memenjarakan dan menyiksa beberapa orang yang mengkritik mereka di media sosial". Di bawah instruksi baru dari Akhundzada, tindakan tersebut dianggap sebagai "propaganda negatif" yang "secara tidak sadar membantu musuh," lapor VOA, dilansir Hindustan Times.

2. Taliban berusaha untuk membatasi kebebasan bersuara masyarakat Afghanistan

freepik.com/www.slon.pics

Dalam instruksi pimpinan Taliban, mereka mengatakan bahwa jika seseorang "menyentuh tentara, atau menarik pakaiannya, atau mengatakan hal-hal buruk kepadanya" akan dianggap sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Para pejabat Taliban secara terbuka mengatakan kepada media dan orang-orang untuk "menerapkan instruksi baru" dan menganggapnya sebagai "tanggung jawab Syariah" masyarakat dan media.

Arahan baru pe Talibanjabat itu diterbitkan setelah "Pertemuan Besar Ulama" diselenggarakandi Kabul. Bahkan, seorang mullah dari Herat, Mujibur Rahman Ansari, meminta para peserta pertemuan untuk mengeluarkan fatwa bahwa "kepala penentang pemerintah Taliban" dapat dipenggal.

Jika usulan ini ditetapkan, pastinya ini merupakan suatu bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat dan merupakan pelanggaran HAM yang berat.

3. PBB akui Taliban telah melakukan pelanggaran HAM berat di Afghanistan

potret Sekjen PBB Antonio Guterres di Ukraina (twitter.com/antonioguterres)

Sebuah laporan PBB, dirilis pada hari seorang jurnalis Australia mengatakan dia telah ditahan di Kabul dan dipaksa untuk mencuit di Twiiter untuk pencabutan pelaporannya, menyatakan Taliban telah melakukan pelanggaran HAM berat. Setidaknya sudah ada 173 pekerja media terkena dampak pelanggaran termasuk penahanan, ancaman, perlakuan buruk. dan penyeiksaan.

Meskipun korban sipil turun tajam ketika Taliban menguasai Afghanistan dan pertempuran telah berhenti di sebagian wilayah negara tersebut, pemerintahan Taliban tidak dapat menjamin keamanan bagi warganya, terutama untuk warga yang beragama dan beretnis minoritas.

Konflik bersenjata menewaskan 700 warga sipil dan melukai lebih dari 1.400 antara 15 Agustus 2021 dan Juni 2022 menurut temuan PBB. Sebagian besar tewas dalam serangan bom bunuh diri yang dilakukan pejuang ISIS..

Ada juga warga sipil yang terkena sisa-sisa bom yang tidak meledak dan tertinggal ketika pertempuran berakhir di sebagian besar wilayah.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.