Taliban Larang Perempuan Kuliah, DK PBB: Aturan Itu Harus Dicabut!

28 Des 2022, 11:03 WIB

Pengungsi menaiki pesawat saat Departemen Pertahanan AS berkomitmen untuk mendukung Departemen Luar Negeri AS dalam keberangkatan personel sipil AS dan sekutu dari Afghanistan, dan untuk mengevakuasi sekutu Afghanistan dengan aman, dalam gambar handout terbaru tanpa tanggal. ANTARA FOTO/Staff Sgt. Brandon Cribelar/U.S. Air Force /Handout via REUTERS/AWW

Jakarta, IDN Times - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengecam kebijakan pemerintah Taliban yang tidak mengizinkan perempuan kuliah dan bekerja untuk organisasi non-pemerintah.

“Aturan ini harus dicabut,” kata Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dikutip dari BBC, Rabu (28/12/2022).

Selain larangan berkuliah dan bekerja di LSM, Taiban juga menutup sebagian sekolah menengah khusus perempuan di sebagian provinsi di negara tersebut.

Perempuan juga dilarang memasuki taman dan pusat kebugaran serta sejumlah tempat umum lainnya.

1. Taliban didesak menghormati HAM

Pasukan Taliban berpatroli di sebuah landasan sehari setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dari Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afganistan, Selasa (31/8/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer.

Selain itu, DK PBB juga meminta agar Taliban menghormati hak asasi manusia, apalagi hak untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

“Larangan bekerja di LSM juga akan memiliki dampak signifikan dan langsung untuk operasi kemanusiaan di negara itu, termasuk untuk PBB,” ujar Guterres lagi.

“Tindakan membungkam dan membatasi perempuan dan anak perempuan ini menyebabkan penderitaan luar biasa dan kemunduran bagi potensi rakyat Afghanistan,” lanjut dia.

2. Lima LSM telah berhenti beroperasi di Afghanistan

Ilustrasi penduduk Afghanistan (Pixabay.com/ArmyAmber)

Setidaknya, lima LSM dunia berhenti beroperasi di Afghanistan setelah perempuan dilarang bekerja untuk mereka.

Care International, Dewan Pengungsi Norwegia dan Save the Children mengatakan mereka tidak dapat melanjutkan pekerjaan mereka di Afghanistan tanpa peran perempuan.

Komite Penyelamatan Internasional dan Islamic Relief juga menangguhkan layanan sementara di Afghanistan.

3. Carut marut pendidikan Afghanistan

Sebagian besar warga Afghanistan memilih kabur dari negaranya setelah kelompok Taliban telah menguasai hampir seluruh wilayah Afghanistan. (Twitter.com/Anthony41806183)

Sejak Taliban berkuasa di Afghanistan, kebijakan terhadap pendidikan menjadi salah satu masalah yang mendapat perhatian luas. Mereka mengizinkan anak perempuan bersekolah sampai kelas enam, tetapi berupaya mencegah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Mantan Menteri Pendidikan Tinggi Afghanistan, Abdul Baqi Haqqani, sempat mengizinkan perempuan kuliah, meskipun dengan persyaratan yang ketat, yakni dengan mengenakan penutup wajah dan mematuhi aturan pemisahan yang ketat.
Namun pada Oktober, Haqqani digantikan oleh tokoh garis keras, Nida Mohammad Nadim. Ia menentang kebijakan perempuan yang mengenyam pendidikan.

Kebijakan Taliban ini diprediksi akan memengaruhi ekonomi Afghanistan, yang banyak mengandalkan bantuan dari luar negeri. Para penyumbang dana di sektor pendidikan bahkan dikabarkan sudah menarik dana bantuan mereka.