Saudi dan Qatar Heran soal Aturan Taliban Larang Perempuan Kuliah

Jakarta, IDN Times - Arab Saudi dan Qatar mendesak Taliban segera membatalkan keputusan pelarangan perempuan untuk berkuliah.
Saudi bahkan menilai larangan perempuan untuk berkuliah tersebut sangat memprihatinkan, dan membuat heran semua negara Islam, terutama negara Teluk.
1. Saudi heran soal aturan Taliban
Dilansir dari Anadolu, Kamis (22/12/2022), Kementerian Luar Negeri Saudi mengaku terkejut dan menyesali keputusan Taliban yang melarang perempuan menuntut ilmu ke bangku kuliah.
“Kami akan terus mendesak agar Taliban membatalkan aturan tersebut,” sebut pernyataan dari Kemlu Saudi.
“Keputusan ini membuat seluruh negara Islam heran serta terkejut dan sangat bertentangan soal kewajiban terkait hak perempuan,” lanjut pernyataan Saudi.
2. Qatar juga meminta aturan tersebut dibatalkan
Hal yang sama juga dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Qatar, di mana mereka menyampaikan keprihatinan dan kekecewaan mendalam atas larangan tersebut.
Qatar juga meminta Taliban meninjau ulang keputusan mereka agar sejalan dengan agama Islam soal hak-hak perempuan.
“Praktik negatif ini akan berdampak signifikan pada hak asasi manusia, pembangunan, dan ekonomi di Afghanistan,” kata Kemlu Qatar.
3. Carut marut pendidikan di Afghanistan

Sejak Taliban berkuasa di Afghanistan, kebijakan terhadap pendidikan menjadi salah satu masalah yang mendapat perhatian luas. Mereka mengizinkan anak perempuan bersekolah sampai kelas enam, tetapi berupaya mencegah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
Mantan Menteri Pendidikan Tinggi Afghanistan, Abdul Baqi Haqqani, sempat mengizinkan perempuan kuliah, meskipun dengan persyaratan yang ketat, yakni dengan mengenakan penutup wajah dan mematuhi aturan pemisahan yang ketat.
Namun pada Oktober, Haqqani digantikan oleh tokoh garis keras, Nida Mohammad Nadim. Ia menentang kebijakan perempuan yang mengenyam pendidikan.
Kebijakan Taliban ini diprediksi akan memengaruhi ekonomi Afghanistan, yang banyak mengandalkan bantuan dari luar negeri. Para penyumbang dana di sektor pendidikan bahkan dikabarkan sudah menarik dana bantuan mereka.