Terbaik di Asia, Ini 3 Fakta Demokrasi Taiwan

17 Mar 2022, 08:30 WIB

Presiden Republik Tiongkok (Taiwan), Tsai Ing-wen. twitter.com/iingwen

Jakarta, IDN Times - Taiwan adalah satu dari sekian negara yang berhasil mencuri perhatian dunia. Selama hampir dua tahun pandemik COVID-19, Taiwan menunjukkan kemampuannya sebagai negara yang sukses menahan laju penyebaran virus.

Di tengah ancaman invasi China, negara berpenduduk 23 juta orang ini mampu mempertahankan stabilitas politik dan ekonominya, sekalipun ratusan pesawat jet telah memasuki kawasan udara Taiwan.

Kendati ‘terkucilkan’ dari organisasi internasional, atas tekanan politik Beijing di bawah rezim one-China policy, Taiwan seolah tidak merasa dirinya kecil. Mereka tetap aktif di tengah konstelasi politik global, seperti menyumbangkan vaksin COVID-19 hingga memberikan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina yang sedang diinvasi Rusia.

Belum lama ini, Taiwan kembali disorot atas prestasinya sebagai negara paling demokratis di Asia versi The Economist Intelligence Unit (EIU). Taiwan menempati peringkat kedelapan sebagai negara demokrasi di dunia.

Temuan EIU dalam Indeks Demokrasi 2021 lebih menarik karena, secara umum, ternyata kualitas demokrasi di dunia sedang mengalami penurunan sebagai konsekuensi dari pandemik COVID-19. Banyak negara yang tidak transparan dengan data COVID-19, merespons gerakan antivaksin dan anticorona secara represif, hingga membungkam masyarakat yang mengkritisi kebijakan penanganan pandemik. Tetapi, hal itu tidak terjadi di Taiwan.

“Semua demokrasi tidak berjalan dengan baik selama pandemik, tetapi beberapa negara demokrasi bernasib baik karena tindakan tepat yang diambil oleh pemimpinnya,” kata Sana Hashimi, peneliti tamu di Taiwan-Asia Exchange Foundation, yang menggambarkan keberhasilan Taiwan sebagai ‘pencapaian penting’.

"Taiwan adalah salah satu negara yang menggunakan transparansi, akuntabilitas, dan fokusnya untuk meminimalkan kerusakan pada kehidupan manusia dan ekonomi (di masa pandemik)," katanya, dikutip dari Voa.

Sebagai pembanding, ternyata bukan hanya EIU yang menyimpulkan demokrasi Taiwan sudah berada di jalur yang tepat. Sejumlah lembaga pengawas demokrasi juga memiliki pendapat serupa. Apa saja itu? Berikut IDN Times sajikan fakta-fakta seputar demokrasi Taiwan dari perspektif LSM global.

1. Penilaian demokrasi versi EIU

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen memberikan keterangan kepada media setelah pidato langsung kebijakan kedua menjelang pemilu pada Januari mendatang di Taipei, Taiwan, pada 25 Desember 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Ann Wang

Ada lima kriteria yang digunakan EIU untuk menentukan skor demokrasi suatu negara. Kelima kriteria itu adlaah proses pemilihan dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, dan budaya politik.

Total nilai yang diperoleh Taiwan adalah 8,99. Negara kepulauan ini termasuk satu dari 21 negara di dunia yang masuk dalam kategori ‘demokrasi penuh’ selain Prancis, Israel, Spanyol, dan Chili. Di Asia dan Australia, hanya ada lima negara yang masuk kategori ini, yaitu Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

Secara terperinci, Taiwan menerima nilai sempurna 10 dari 10 untuk kategori proses pemilihan umum dan pluralisme. Untuk kategori lainnya adalah 9,64 untuk fungsi pemerintahan, 9,41 untuk kebebasan sipil, 8,13 untuk budaya politik, dan 7,78 untuk partisipasi politik.

Secara umum, EIU menempatkan Taiwan sebagai negara palling demokratis di Asia dan negara demokrasi kedua di Asia dan Australia. Ranking Taiwan mengungguli dua tetangganya, yaitu Korea Selatan di peringkat 16 dan Jepang di peringkat 17.

Menurut analis EIU Taiwan, Nick Marro, kenaikan ranking Taiwan disebabkan menurunnya kualitas demokrasi di sejumlah negara.

“Kenaikan Taiwan pada 2021 sebagian besar karena perubahan di tempat lain. Skornya tidak banyak berubah dari tahun lalu. Status demokrasi di Taiwan masih sangat utuh,” kata Marro.

Menurut Ian Chong, pakar politik di Universitas Nasional Singapura, salah satu aspek yang perlu diperbaiki pemerintahan Taiwan adalah kualitas media yang terlalu sensasional ketika menyinggung soal China.

"Media Taiwan sangat bebas. Itu bukan masalah, tetapi kekurangan dana dan kecenderungan pemberitaan sensasional menjadi perhatian. Taiwan harus benar-benar memperbaiki itu,” kata Chong.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menyambut gembira penilaian EIU dan menyebutnya sebagai pencapaian rakyat.

“Dalam menghadapi tantangan terus-menerus, rakyat #Taiwan tetap teguh dalam komitmen mereka terhadap demokrasi. Bersama-sama, kami menunjukkan kepada dunia bahwa negara-negara dapat berkembang sambil menjunjung tinggi kebebasan demokratis, dan kami harus bangga dengan pencapaian kami,” kata Tsai melalui cuitannya.

2. Strategi Taiwan atasi pandemik COVID-19 dapat sorotan

Ilustrasi warga mengenakan masker (IDN Times/Vanny El-Rahman)

Dalam The Global State of Democracy 2021, yang dirilis International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Taiwan disorot karena keterbukaan informasinya selama pandemik COVID-19.

Tidak bisa dipungkiri, transparansi dan keterbukaan informasi merupakan fondasi utama sistem demokrasi. Sepanjang pandemik, isu ini menjadi ujian berat bagi negara-negara demokrasi. Salah satu negara yang terbilang berhasil menghadapi ujian ini adalah Taiwan.

Otoritas Taiwan selalu memberikan kabar terbaru seputar perkembangan COVID-19 kepada masyarakat, baik dalam bentuk konferensi pers mingguan hingga pembaruan di situs resmi yang disiapkan pemerintah.

Selain itu, Taiwan juga berusaha menyajikan data COVID-19 dalam berbagai bahasa. Misalnya, akun Instagram @TaiwaninIndonesia, yang hampir setiap hari memaparkan perkembangan virus corona di negaranya dalam bahasa Indonesia.

Dalam laporan bertajuk Building Resilience in a Pandemic Era, IDEA juga menyoroti cara pemerintah Taiwan menggunakan meme, kartun, maskot hewan, hingga kampanye digital untuk mempermudah penyampaian pesan kepada masyarakat. Hal ini penting sebab pandemik membuktikan betapa bahasa-bahasa ilmiah, yang kerap disampaikan oleh para ilmuwan, sering membuat masyarakat salah paham karena bahasa akademik yang sulit dipahami.

Kemudian, otoritas Taiwan juga mendukung pendirian Taiwan FactCheck Center, yang berfungsi sebagai pusat verifikasi data terkait pandemik COVID-19. Hal ini juga penting karena disinformasi dan hoaks beredar di media sosial, terlebih karena sifat COVID-19 yang tergolong sebagai virus baru.

3. Tata kelola pemerintahan dan ketahanan demokrasi Taiwan turut diapresiasi

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen (tengah) menghadiri acara pembukaan rangkaian kegiatan "Pekan Kesetaraan Gender Taiwan/Taiwan Gender Equality Week (TGEW)" (Facebook/MOFA)

BTI Transformation Index pada 2022 merilis laporan demokrasi berjudul Resilience Wearing Thin. Dalam laporan yang ditulis oleh Hauke Hartmann dan Peter Thiery, Taiwan disorot sebagai salah satu negara dengan ketahanan demokrasi yang baik.

Taiwan menjadi satu dari 14 negara yang secara konsisten diklasifikasikan sebagai entitas yang mampu mempertahankan kualitas demokrasi yang baik, serta mampu menjaga konsolidasi pemerintahan dan stabilitas negara dalam 20 tahun terakhir. Hanya ada dua negara yang mewakili Asia, yaitu Taiwan dan Korea Selatan.

Taiwan juga disorot karena mampu mempertahankan kualitas demokrasinya di tengah ancaman invasi China. Salah satu kesimpulan BTI 2022, berkaca dari kasus Taiwan dan sejumlah negara Baltik yang juga menghadapi ancaman dari Rusia, adalah tata kelola pemerintahan yang baik ternyata mampu menjamin stabilitas dan kualitas ekonomi, meskipun negara tersebut sedang menghadapi ancaman eksternal.

Terkait tata kelola pemerintahan, Freedom House pada 2021 juga menyoroti akuntabilitas eksekutif dan parlemen Taiwan yang mampu menerapkan kebijakan tanpa campur tangan pihak asing, meskipun China merupakan pertimbangan penting dalam pembuatan kebijakan Taiwan.

Freedom House menyebut Undang-Undang Keterbukan Informasi Tahun 2005 sebagai faktor yang memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan melalui keterlibatan sipil. Masyarakat sipil diizinkan untuk mengakses laporan audit keuangan dan dokumen tentang pedoman administratif.

Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok masyarakat sipil juga terlibat dalam pembuatan kebijakan, mulai dari masukan hingga debat untuk mengkritisi pemerintah.

Secara umum, Freedom House memberikan skor 38 per 40 untuk penerapan hak-hak politik dan skor 56 per 60 untuk kebebasan sipil, dengan akumulasi nilai keseluruhan adalah 93 per 100. Taiwan bertengger di peringkat ke-19 dari 120 sebagai negara dengan penerapan hak politik dan kebebasan sipil terbaik di dunia. Taiwan hanya kalah dari Jepang, pada tingkat Asia, yang berada di peringkat 12 dengan skor total 96 per 100.