Teroris Menggila, PBB Tunda Penarikan Pasukan dari Somalia

Somalia merupakan salah satu negara di Tanduk Afrika yang terus dilanda konflik. Somalia menghadapi ancaman dari Al-Shabaab, teroris yang berafiliasi dengan al-Qaeda.

Dilansir Associated Press, Dewan Keamanan PBB menyetujui misi ATMIS di Somalia pada April 2022. Tentara dari beberapa negara Afrika dikerahkan untuk mendukung Somalia hingga pasukan negara itu dapat mengambil tanggung jawab secara mandiri. 

Dewan Keamanan PBB berencana melakukan penarikan pasukan UA secara bertahap yang sejak Juni 2023. Penarikan tahap selanjutnya direncanakan pada September, namun terpaksa ditunda hingga tiga bulan karena perkembangan pertempuran dengan teroris.

Tahun lalu, pemerintah Somalia melancarkan perang total terhadap Al-Shabab. Kelompok tersebut menguasai sebagian wilayah pedesaan di bagian tengah dan selatan.

Presiden Somalia, Hassan Syeikh Mohamud, menjadikan perang melawan Al-Shabaab sebagai salah satu prioritas utama sejak terpilih pada Mei tahun lalu. Pasukan federal, didukung milisi lokal, berupaya memulihkan sebagian besar wilayah yang sebelumnya dikuasai kelompok Al-Shabaab.

Dilansir Independent, Somalia juga mendapatkan dukungan dari pasukan Uni Eropa dan pesawat nirawak Amerika Serikat (AS). Gabungan pasukan tersebut berhasil mengembalikan beberapa wilayah ke pangkuan pemerintah.

Meski begitu, Al-Shabaab terus melancarkan serangan, termasuk menargetkan ibu kota Mogadishu dan negara tetangga Kenya.

Penundaan penarikan pasukan ATMIS juga didukung UA. Semua negara yang menyumbangkan tentaranya di Somalia setuju untuk menunda penarikan pasukan yang berkekuatan 19 ribu tentara.

Dilansir dari laman resminya, ATMIS merupakan misi pengganti AMISOM. Negara Afrika yang menyumbang pasukan untuk misi tersebut termasuk Uganda, Burundi, Kenya, Ethiopia dan Djibouti.

Total tentara dibagi dalam enam sektor wilayah. Mereka memiliki mandat untuk melancarkan operasi yang terarah bersama pasukan Somalia untuk melawan kelompok pemberontak. 

Selain itu, mereka juga memiliki mandat melindungi warga sipil, melindungi jalur pasokan utama, serta meningkatkan kapasitas kemampuan pasukan Somalia agar siap jika misi tersebut berakhir pada Desember 2024.