Jakarta, IDN Times - Thailand telah mengizinkan presiden Sri Lanka yang digulingkan, Gotabaya Rajapaksa, untuk sementara tinggal di negara itu. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha pada hari Rabu (10/8/2022).
Visa Rajapaksa di Singapura dikabarkan sudah habis. Rajapaksa telah memilih Thailand sebagai tempat tinggalnya sekaligus mencari pelindungan permanen, tambah Prayut.
PM Prayut mengatakan tidak ada kegiatan politik yang diizinkan kepada Rajapaksa. "Ini adalah masalah kemanusiaan. Kami telah berjanji bahwa ini adalah tempat tinggal sementara. Tidak ada kegiatan [politik] yang diizinkan, dan ini akan membantunya menemukan negara untuk berlindung," kata Jenderal Prayut, dilansir Bangkok Post.
Menteri Luar Negeri Thailand, Don Pramudwinai, mengatakan presiden yang digulingkan itu dapat tinggal di Thailand selama 90 hari karena dia masih pemegang paspor diplomatik. PM Don mengatakan Pemerintah Sri Lanka tidak menentang kunjungan tersebut.
Di sisi lain, Pemerintah Thailand tidak akan mengatur akomodasi untuk menerima kedatangan Rajapaksa. Artinya, hanya perizinan tinggal saja yang diakomodasi oleh Thailand bagi Rajapaksa.
Menteri luar negeri Thailand menambahkan bahwa negara itu telah menempatkan satu syarat sebelum Rajapaksa sebagai berkunjung ke Thailand. Rajapaksa dapat tinggal di Thailand asalkan tidak menimbulkan masalah di negaranya.
Perkembangan terakhir datang setelah Thailand menerima permintaan perlindungan sementara dari Rajapaksa, kata juru bicara urusan luar negeri Thailand Tanee Sangrat. “Penginapan bersifat sementara dengan tujuan perjalanan selanjutnya. Tidak ada suaka politik yang diberikan,” tambah Tanee, dilansir Hindustan Times.
Kementerian Thailand tidak memiliki informasi apapun tentang tanggal kedatangan Rajapaksa di negara itu. Namun, Rajapaksa seharusnya datang ke Thailand pekan ini mengingat visa di Singapura telah berakhir.
Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam tujuh dekade. Masyarakat setempat berjuang untuk memenuhi kebutuhan karena kelangkaan makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya.
Protes besar-besaran yang dimulai pada bulan Maret 2022 lalu memuncak yang diikuti dengan pengunduran diri Rajapaksa. Para pengunjuk rasa menuduh keluarga Rajapaksa, yang telah mendominasi panggung politik Sri Lanka selama hampir dua dekade, menjerumuskan negara itu ke dalam krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan negara itu pada 1948 melalui kompetensi pengelolaan negara yang rendah dan korupsi.
Sri Lanka yang juga mengalami gagal bayar utang luar negeri, telah mengumumkan pada bulan April bahwa mereka menangguhkan hampir 7 miliar dolar AS. Total utang luar negeri Sri Lanka mencapai 51 miliar dolar AS. Sri Lanka telah melakukan pembicaraan dengan International Monetary Fund (IMF) mengenai paket bailout.