Tiga Asosiasi di Prancis Gugat Pengiriman Komponen Militer ke Israel

Tiga asosiasi yang mengajukan langkah hukum tersebut adalah asosiasi Prancis-Palestina NIDAL, asosiasi hak asasi manusia ASER, dan JURDI (Jurists for Respect for International Law). Ketiga lembaga tersebut menyatakan telah mengajukan petisi kepada hakim darurat di Pengadilan Administratif Paris. Pengajuan permohonan itu ditempuh melalui prosedur yang dipercepat untuk melindungi kebebasan mendasar (expedited procedure to protect fundamental freedoms).

Dilansir Anadolu, langkah hukum ini diambil menyusul laporan mengenai adanya upaya pengiriman komponen kendaraan militer ke Elbit Systems Land. Divisi tersebut merupakan unit sistem darat milik perusahaan pertahanan asal Israel. Asosiasi penggugat berargumen bahwa mengizinkan keberangkatan kargo tersebut akan membuat negara Prancis bertanggung jawab secara hukum.

Gugatan ini bermula dari laporan mengenai upaya pengiriman kotak roda gigi planet (planetary gearboxes) oleh Mijno Precision Gearing SAS, sebuah perusahaan yang berbasis di Saint-Etienne. Komponen tersebut dirancang untuk kebutuhan kendaraan militer milik Elbit Systems Land. Pengiriman suku cadang tersebut pada awalnya dijadwalkan berangkat menggunakan penerbangan Air France pada Kamis (8/10/2026).

Muatan itu dilaporkan tidak dimuat ke dalam pesawat menyusul adanya peringatan dari kelompok masyarakat sipil. Selain itu, upaya mobilisasi oleh serikat pekerja di Bandara Roissy turut mencegah pemuatan kargo pada jadwal awal tersebut. Karyawan dan aktivis disebut sebagai pihak yang mencegah keberangkatan pertama komponen tersebut.

Menurut pernyataan ketiga asosiasi, kargo tersebut dijadwalkan ulang untuk lepas landas dari Bandara Paris-Charles-de-Gaulle pada Sabtu (10/10/2026). Pengangkutan komponen militer itu dijadwalkan menggunakan penerbangan maskapai Israel, El Al. Informasi jadwal pengiriman baru ini termuat dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh koalisi lembaga tersebut.

Ketiga asosiasi tersebut menyatakan permohonan mereka mempersoalkan kegagalan bertindak (failure to act) dari negara Prancis. Mereka meminta hakim memerintahkan otoritas untuk memverifikasi klasifikasi barang serta mengungkap apakah izin ekspor telah diterbitkan. Pengadilan juga diminta memerintahkan otoritas mengidentifikasi pengguna akhir barang dan menangguhkan pengiriman tersebut.

Koalisi asosiasi menegaskan perlunya pengawasan resmi dari otoritas negara terhadap pasokan komponen militer ke pihak luar. "Komponen presisi yang diproduksi di Prancis tidak dapat dikirim ke entitas yang aktivitasnya eksklusif militer tanpa pengawasan negara yang efektif. Karyawan dan aktivis lah yang mencegah keberangkatan pertama. Sekarang terserah kepada negara, atau jika gagal, hakim, untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum," kata asosiasi-asosiasi tersebut. Mereka lebih lanjut berargumen bahwa membiarkan pengiriman tersebut berangkat akan membuat Prancis bertanggung jawab secara hukum.