Tipu Korban Lewat Video AI, Hacker Korut Curi Kripto Rp7,29 T

14 Nov 2026, 05:55 WIB3 min read

Sanggar Sukma Sijati

News

Channel

Add Us on Google

Ilustrasi peretas (Unsplash.com/Growtika)

Intinya Sih

FBI menyebut peretas yang diduga terkait Korea Utara mencuri lebih dari 400 juta dolar AS dalam 18 bulan melalui FaceStealer, dengan memanfaatkan video AI pada rapat daring palsu.
Pelaku membajak akun Telegram atau LinkedIn, lalu menyebar tautan Zoom atau Teams palsu yang memasang malware penguras dompet kripto setelah korban diminta memperbaiki mikrofon.
DOJ dan FBI melumpuhkan peladen FaceStealer serta menyita aset curian lebih dari 1,2 miliar dolar AS; Korea Utara membantah keterlibatan dalam pencurian aset digital.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Peretas yang diduga bekerja untuk Korea Utara mencuri aset kripto senilai lebih dari 400 juta dolar AS (Rp7,29 triliun) dalam 18 bulan terakhir. Biro Investigasi Federal AS (FBI) mengungkapkan pada Kamis (12/11/2026) bahwa pelaku menggunakan rekaman video curian untuk menipu para korban melalui panggilan video.

Departemen Kehakiman AS (DOJ) dan FBI telah melumpuhkan peladen yang digunakan dalam skema penipuan bernama FaceStealer. Selain itu, aparat juga menyita aset curian senilai lebih dari 1,2 miliar dolar AS (Rp21,87 triliun) yang berasal dari peretasan bursa kripto Binance oleh kelompok peretas Korea Utara lainnya.

1. Modus penipuan melalui rapat daring palsu

Operasi FaceStealer diawali dengan pembajakan akun komunikasi korban, seperti Telegram dan LinkedIn. Setelah itu, pelaku menghubungi kenalan korban untuk mengatur rapat daring menggunakan tautan Zoom atau Microsoft Teams palsu.

Ketika korban bergabung dalam rapat, pelaku memutar rekaman video kenalan korban dan menggunakan kecerdasan buatan (AI) agar wajahnya terlihat seperti sedang berbicara secara langsung. Pelaku kemudian mengatakan bahwa mikrofon korban bermasalah dan memintanya mengeklik tautan untuk memperbaikinya. Padahal, tautan tersebut berisi program berbahaya yang dapat menguras aset kripto dari dompet digital korban.

"Penipuan ini sangat ampuh dan bahkan bisa mengelabui pengguna komputer yang paling ahli sekalipun. Pelaku memanfaatkan kepercayaan kita terhadap layanan panggilan video dan hubungan pertemanan," kata Asisten Direktur FBI, Patrick Grandy, dilansir BBC.

2. Peretas incar pekerja kripto dan pembuat perangkat lunak

Sebagian besar korban penipuan ini bekerja di sektor aset kripto. Namun, pelaku kini juga mulai menyasar para pengembang perangkat lunak gratis yang aplikasinya digunakan oleh banyak orang.

Peretas berusaha membobol akun para pengembang untuk menyisipkan kode berbahaya ke dalam aplikasi populer. Pada awal tahun ini, mereka bahkan hampir menjebak seorang pengelola perangkat lunak penting melalui obrolan video palsu.

"Korea Utara menggunakan hasil pencurian ini untuk mendanai pengembangan senjata ilegal. Mereka secara agresif menargetkan pekerja di sektor aset kripto melalui penipuan ini," ujar Direktur Operasi Siber FBI, Brett Leatherman.

3. Korea Utara bantah terlibat pencurian aset kripto

Pelaku penipuan melalui panggilan video ini berbeda dari kelompok peretas Korea Utara yang membobol bursa kripto Binance pada akhir Oktober lalu. Dalam serangan tersebut, peretas berhasil mencuri aset senilai lebih dari 6 miliar dolar AS (Rp109,25 triliun).

Lembaga pelacak keuangan mencatat bahwa Korea Utara telah mencuri aset kripto senilai 12,8 miliar dolar AS (Rp233,08 triliun) sejak 2017. Dana tersebut diduga digunakan untuk membiayai program nuklir negara itu. Sementara itu, aparat Amerika Serikat memastikan akan terus memburu pelaku dan menyita aset hasil pencurian.

Di sisi lain, pemerintah Korea Utara membantah terlibat dalam pencurian aset digital tersebut. Pyongyang menolak temuan FBI dan menyebut tuduhan peretasan itu tidak masuk akal serta merupakan provokasi politik.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.