Tolak Ajakan AS Negosiasi Nuklir, Iran Sebut Trump Tukang Bully

09 Mar 2025, 21:24 WIB

Leo Manik

Ilustrasi bendera Iran. (unsplash.com/sina drakhshani)

Intinya sih...

Ayatollah Ali Khamenei menolak tawaran negosiasi nuklir dari AS setelah Trump mengklaim telah mengirim surat untuk bernegosiasi.
Khamenei menilai AS hanya ingin mendikte Iran dan memaksakan tuntutannya melalui negosiasi, termasuk dalam masalah pertahanan dan pengaruh internasional.
Iran telah melampaui batasan kesepakatan JCPOA dengan memproduksi uranium 60% kemurnian, mendekati kadar 90% yang dibutuhkan senjata nuklir.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei menolak tawaran negosiasi nuklir dari Amerika Serikat (AS). Penolakan ini disampaikan setelah Presiden Donald Trump mengklaim telah mengirim surat untuk mengajak Iran bernegosiasi mengenai program nuklirnya.

Trump memberikan dua pilihan bagi Iran, yaitu negosiasi atau tindakan militer. Khamenei merespons pernyataan Trump dalam pertemuan dengan pejabat senior Iran pada Sabtu (8/3/2025).

"Beberapa negara yang bertindak seperti perundung (bully) mengajak untuk bernegosiasi. Padahal tujuan mereka bukan menyelesaikan masalah, melainkan mendikte Iran dan memaksakan keinginan mereka," kata Khamenei, dilansir Al Jazeera.

Ketegangan AS-Iran semakin meningkat setelah Trump kembali menjabat sebagai presiden pada Januari 2025. Trump langsung menekan kembali Iran dengan sanksi.

1. Kritik Iran terhadap ajakan negosiasi AS

Khamenei mengkritik tawaran negosiasi AS. Ia menilai AS hanya berniat memaksakan tuntutannya kepada Iran melalui negosiasi. AS juga disebut menuntut banyak hal diluar masalah nuklir.

"Mereka meminta Iran membatasi kemampuan pertahanan dan pengaruh internasionalnya, mengatakan: jangan lakukan ini, jangan temui orang itu, jangan produksi barang itu, atau jangkauan rudal tidak boleh melebihi batas tertentu," tutur Khamenei, dilansir Al Jazeera.

Khamenei juga mengkritik Inggris, Prancis, dan Jerman. Ketiga negara Eropa tersebut sebelumnya menyatakan Iran telah melanggar komitmennya terkait kesepakatan nuklir JCPOA.

"Mereka bilang Iran tidak memenuhi komitmennya dalam JCPOA. Baiklah, apakah mereka juga sudah memenuhi komitmennya?" balas Khamenei, dilansir The Guardian.

Pemerintah Iran juga menolak bernegosiasi di bawah tekanan sanksi AS.

2. Iran semakin dekat mencapai kekuatan nuklir

Program nuklir Iran telah melampaui batasan yang ditetapkan dalam kesepakatan JCPOA. Kesepakatan tersebut membatasi Iran memperkaya uranium maksimal 3,67 persen dengan stok tidak lebih dari 300 kilogram.

Badan Pengawas Nuklir PBB (IAEA) melaporkan Iran telah mempercepat pengayaan uraniumnya. Iran kini memproduksi uranium dengan tingkat kemurnian 60 persen, mendekati kadar 90 persen yang dibutuhkan senjata nuklir.

Kepala IAEA Rafael Grossi memperingatkan waktu untuk diplomasi semakin menipis. Stok uranium Iran dengan tingkat kemurnian 60 persen telah mencapai sekitar 274 kilogram per Februari 2025, dilansir CBS.

Iran kerap mengklaim program nuklirnya hanya untuk tujuan damai. Intelijen AS menilai Iran memang belum memulai program senjata, namun telah memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memproduksi perangkat nuklir.

3. Rusia mengajukan diri sebagai mediator

Rusia menawarkan bantuan mediasi pembicaraan nuklir baru antara AS dan Iran. Tawaran ini muncul ditengah upaya peredaan ketegangan Moskow-Washington terkait perang di Ukraina.

Khamenei sebelumnya sempat membuka pintu negosiasi dengan AS dalam pidatonya Agustus lalu. Namun, ia kemudian menyatakan negosiasi dengan AS bukan tindakan yang bijak.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang dikenal sebagai reformis cenderung mendukung jalur diplomasi. Pezeshkian yang terpilih Juni 2024 berjanji membawa Iran kembali ke meja perundingan. Negosiasi diharapkan dapat meringankan sanksi internasional terhadap Iran.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.