Trump Akan Bicara dengan Presiden Taiwan di Tengah Ketegangan China

Komunikasi langsung antara presiden AS dan presiden Taiwan yang masih menjabat selama ini dianggap sensitif sejak Washington memutus hubungan diplomatik resmi dengan Taipei pada 1979. Dalam sejarah modern, pengecualian hanya pernah terjadi pada akhir 2016 ketika Trump sebagai presiden terpilih menerima sambungan telepon dari Presiden Taiwan saat itu, Tsai Ing-wen.

Menurut laporan BBC, rencana pembicaraan terbaru berkaitan dengan negosiasi paket persenjataan bernilai besar. Trump masih mempertimbangkan keputusan mengenai paket bantuan militer hingga 14 miliar dolar AS (setara Rp247 triliun) yang disebut mencakup perangkat anti-drone dan sistem rudal pertahanan udara untuk Taiwan.

Trump selama ini tercatat menyetujui penjualan senjata ke Taiwan dalam jumlah lebih besar dibanding presiden AS sebelumnya. Meski begitu, ia juga secara terbuka menyebut kesepakatan militer mendatang sebagai alat negosiasi yang sangat bagus.

Langkah Trump ikut memengaruhi komunikasi pertahanan internasional. Beijing disebut masih menahan persetujuan kunjungan pejabat kebijakan Pentagon, Elbridge Colby, ke China sampai Trump menentukan keputusan akhir terkait paket senjata untuk Taiwan.

Dalam pertemuan tingkat tinggi dua hari di Beijing yang baru berakhir, Trump menggambarkan hubungannya dengan Presiden China, Xi Jinping, berjalan sangat luar biasa. Trump juga menyebut Xi memiliki sikap yang sangat kuat terkait status Taiwan, sementara Xi memperingatkan potensi ketegangan apabila isu tersebut tak ditangani secara hati-hati.

Kementerian Luar Negeri Taiwan menyatakan Lai akan sangat senang jika dapat berbicara langsung dengan pemimpin AS tersebut. Lai yang mulai menjabat sejak 2024 juga meningkatkan anggaran pertahanan Taiwan secara besar demi menjaga stabilitas kawasan.

“Tidak ada negara yang berhak mencaplok Taiwan. Rakyat Taiwan mengejar kehidupan yang demokratis dan bebas, dan demokrasi serta kebebasan seharusnya tak dianggap sebagai provokasi,” tegas Lai mengenai komitmennya mempertahankan status quo di Selat Taiwan.

Secara hukum, AS terikat Undang-Undang Hubungan Taiwan tahun 1979 yang mewajibkan penyediaan senjata defensif bagi pulau dengan populasi 23 juta penduduk itu. Taiwan juga menjadi mitra dagang terbesar keempat bagi AS, terutama karena perannya sebagai produsen utama semikonduktor canggih untuk industri digital dunia.

Mayoritas warga Taiwan sampai sekarang memilih mempertahankan kondisi yang ada tanpa mendeklarasikan kemerdekaan resmi maupun bergabung dengan China. Sikap itu diambil di tengah tekanan militer Beijing yang masih membuka kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mengambil alih pulau tersebut.