Pemerintah China menegaskan larangan bagi Taiwan untuk ikut Sidang WHA ke-79 di Jenewa, dengan alasan prinsip satu China yang menyatakan hanya RRC sebagai perwakilan sah.
Sebagai respons, Taiwan berencana tetap hadir di Jenewa dan menggelar empat forum kesehatan independen membahas isu global seperti hepatitis C, kanker, kesehatan digital, dan ketahanan fasilitas medis.
China menyalahkan Partai DPP atas kegagalan Taiwan bergabung dalam WHA karena menolak Konsensus 1992 yang dulu memungkinkan partisipasi Taiwan sebagai pengamat dengan nama Chinese Taipei.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Is this "Intinya Sih" helpful?

Jakarta, IDN Times - Pemerintah China resmi melarang Taiwan untuk ikut serta dalam Sidang Majelis Kesehatan Dunia (WHA) ke-79. Acara tahunan tersebut rencananya akan diselenggarakan di Jenewa, Swiss, pada 18 Mei 2026 mendatang. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Guo Jiakun, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, dalam jumpa pers di Beijing pada Senin (11/5/2026).

Meski tidak mendapat izin, Taiwan menyatakan akan tetap mengirim perwakilannya ke Jenewa. Mereka berencana untuk mengadakan berbagai pertemuan dan acara kesehatan di luar jadwal resmi WHA. Sejak tahun 2017, Taiwan memang tidak pernah lagi mengikuti WHA karena adanya penolakan dari pemerintah China yang menganggap wilayah tersebut sebagai bagian dari negaranya.

1. Alasan China tolak Taiwan karena prinsip satu China

Guo Jiakun menegaskan bahwa Taiwan tidak memiliki dasar dan hak untuk mengikuti WHA tanpa izin dari pemerintah pusat. Ia mengacu pada resolusi PBB dan WHA yang menyatakan bahwa hanya ada satu China di dunia, dan pemerintah Republik Rakyat China (RRC) adalah satu-satunya perwakilan yang sah.

Guo menjelaskan bahwa keikutsertaan Taiwan dalam organisasi internasional seperti WHO harus mengikuti prinsip satu China.

"Posisi China terkait keikutsertaan Taiwan dalam kegiatan organisasi internasional, termasuk WHO, sangat jelas, yaitu harus sesuai dengan prinsip satu China," kata Guo Jiakun, dilansir Global Times.

Ia juga menambahkan bahwa sikap Partai Demokratik Progresif (DPP) Taiwan yang terus berupaya untuk merdeka telah merusak dasar kerja sama politik mereka.

"Setiap usaha untuk melanggar prinsip satu China dan bermain politik dengan isu Taiwan pasti akan gagal," kata Guo Jiakun.

2. Taiwan tetap adakan forum kesehatan sendiri di Jenewa

Menanggapi penolakan tersebut, Menteri Kesehatan Taiwan, Shih Chung-liang, menyayangkan kondisi di mana Taiwan tidak bisa mengikuti WHA, terutama saat dunia sedang menghadapi banyak masalah kesehatan bersama.

"Kita seharusnya tidak disingkirkan, sebaliknya kita harus lebih aktif ikut serta," kata Shih Chung-liang, dilansir China Daily.

Shih membenarkan bahwa ia akan memimpin rombongan ke Jenewa untuk menggelar acara sendiri dan bertemu pakar kesehatan di luar jadwal resmi WHA. Menteri Luar Negeri Taiwan, Lin Chia-lung, juga berencana ikut dalam rombongan tersebut.

Dalam acara jumpa pers bersama, Lin menegaskan bahwa Taiwan tidak bisa hanya diam menunggu undangan dari WHA.

"Tujuan utama WHO adalah tidak meninggalkan siapa pun, tetapi kenyataannya saat ini malah bertentangan. Sebenarnya, hal ini bukan hanya kerugian bagi Taiwan, tetapi juga kerugian besar bagi dunia," kata Lin Chia-lung.

Taiwan rencananya akan menggelar empat forum kesehatan di Jenewa. Forum ini akan membahas tentang pemberantasan hepatitis C, pencegahan kanker, kesehatan digital, dan ketahanan fasilitas medis.

3. Partai penguasa Taiwan tolak kesepakatan tahun 1992

Juru bicara Biro Informasi Kantor Urusan Taiwan Dewan Negara, Chen Binhua, mengatakan bahwa gagalnya Taiwan mengikuti WHA adalah akibat dari langkah politik partai DPP.

"Keadaan ini sepenuhnya terjadi karena partai DPP dan membuktikan bahwa dunia internasional tetap mendukung prinsip satu China," kata Chen Binhua.

Chen mengingatkan bahwa pada tahun 2009 hingga 2016, Taiwan masih bisa mengikuti WHA sebagai pengamat dengan nama "Chinese Taipei". Saat itu, kedua belah pihak masih sepakat dengan Konsensus 1992 yang mengakui prinsip satu China. Aturan itu dibuat melalui perundingan dan kesepakatan bersama.

Namun, sejak tahun 2017, kerja sama tersebut terhenti karena partai DPP menolak Konsensus 1992 dan tetap pada tujuan mereka untuk merdeka.

"Partai DPP saat ini tetap bersikeras ingin merdeka dan menolak Konsensus 1992, sehingga Taiwan kehilangan dasar politik untuk ikut dalam WHA," tambah Chen Binhua.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.